Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak menilai, syarat desil Bantuan Sosial di Jakarta tak masuk akal. Sejumlah indikator justru berpotensi membuat warga yang membutuhkan kehilangan hak atas bantuan.
Dia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi sistem penentuan desil secara menyeluruh. Bahkan, dia mendorong sejumlah indikator yang dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi warga secara utuh dihapus.
“Kalau memang negara memberikan bantuan sosial pada warganya, jangan pakai syarat yang memberatkan,” kata Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.
Salah satu indikator yang disorot adalah kepemilikan pinjaman online (pinjol). Menurut dia, warga yang memiliki pinjol belum tentu memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Sebaliknya, pinjaman tersebut bisa menjadi tanda bahwa warga sedang mengalami kesulitan keuangan.
“Cari tahu dulu, orang punya pinjol itu karena dia tidak punya kemampuan ekonomi, terpaksa pinjol. Kalau punya uang ngapain pinjol?” ujarnya.
Ini juga berlaku bagi warga yang memiliki kredit sepeda motor. Kendaraan tersebut tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi karena bisa menjadi modal untuk mencari nafkah.
“Jangan karena gara-gara itu desilnya jadi naik. Kredit motor juga terpaksa karena bisa dipakai untuk kerja, ojek online,” katanya.
Lazarus juga meminta pemerintah tidak menjadikan kondisi fisik rumah sebagai ukuran tunggal tingkat kesejahteraan. Rumah permanen, misalnya, bisa merupakan rumah warisan yang dihuni beberapa keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
“Permanen itu warisan, sementara pekerjaannya mungkin dia tukang parkir, mungkin dia serabutan. Tapi tinggal di rumah warisan milik orang tua. Di situ ada tiga-empat keluarga karena kakak-adik berbersaudara,” tuturnya.
Karena itu, dia menilai penentuan desil harus melihat kondisi ekonomi warga secara lebih utuh. Verifikasi lapangan dinilai penting agar data administratif tidak membuat warga yang sebenarnya membutuhkan justru tersingkir dari program bansos.
“Ini nggak adil menurut saya. Sangat nggak adil,” tegasnya.
Lazarus mencontohkan persoalan serupa dalam akses bantuan pendidikan. Dia menyebut ada masyarakat yang membutuhkan bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa (KJMU), tetapi terkendala karena masuk dalam kategori desil yang lebih tinggi.
“Orang sudah susah, mau kuliah, mau bantuan KJMU, tapi terhalang dengan desilnya yang tinggi. Padahal secara fisik, dia memang layak untuk diberi,” katanya.
Menurut Lazarus, pemerintah tetap perlu memiliki batasan dalam penyaluran bansos. Namun, indikator yang digunakan harus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi penerima.
“Untuk membatasi semuanya boleh. Tapi jangan bikin syarat-syarat. Hapus tuh syarat pinjol, pinjaman, termasuk soal rumah permanen. Cari tahu dulu kebenarannya, dasarnya apa,” ujar Lazarus.
Dia meminta, evaluasi diperlukan agar program bansos tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
“Kalau untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, jangan pakai syarat yang sangat tidak masuk akal,” imbaunya. MB03
