Ekonom senior, Halim Alamsyah mengatakan, salah satu titik lemah dari pemerintahan Presiden Prabowo merupakan cara mengomunikasikan langkah-langkah kebijakan mereka. Yang mana, kadang-kadang sebetulnya bagus, tapi tidak tersampaikan dengan efektif.
Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah banyak dikritik dan tampak sudah dipahami perlu perbaikan tata kelola. Tapi, sampai akhirnya 3 pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) ditangkap belum pula ada respons baik yang disampaikan.
“Dia ngomong begitu kan, sudah beberapa kali disampaikan, tapi ini tidak dibungkus dalam suatu kerangka respons kebijakan pemerintah yang membuat orang yakin bahwa ini memang serius ini,” kata Halim kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program B.E.P di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (10/06/2026).
Terbaru, ia menyampaikan, ketika pertemuan Gubernur Bank Indonesia (BI) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) didampingi Wakil Ketua DPR RI. Halim melihat, di media-media masih tampak sepi pemberitaan soal kesepakatan dana yang akan dikembalikan.
Padahal, Halim mengingatkan, sudah ada kesepakatan penting dana pemerintah yang disimpan di sistem perbankan secara perlahan akan dikembalikan lagi ke rekening pemerintah yang ada di BI. Dilakukan dengan diberikan re-munerasi sesuai pasar.
“Sebetulnya suatu langkah strategis dari sisi pengendalian moneter karena artinya sekarang fiskal tidak bisa seenaknya saja mengeluarkan uang tanpa peduli apa yang dilakukan oleh BI. Sekarang, setiap kali kalau mengeluarkan uang tentunya harus koordinasi dulu dong, jangan ujuk-ujuk saya mau dorong kegiatan ekonomi, sudah saya ambil uang saya yang ada di BI, pindahkan ke sistem perbankan,” ujar Mahfud.
Walau bisa saja terjadi, Halim menekankan, bank tentu memiliki manajemen resiko dan merasa tidak mungkin pemerintah menaruh uang sampai 5 tahun di mereka. Sebab, bank tidak memiliki keleluasaan menjadikan kredit dana pemerintah jadi jangka panjang.
Bagi Halim, ini bukan soal kemampuan, tapi soal kesulitan bank mentransformasikan tenor yang diberikan pemerintah menjadi jangka panjang dalam bentuk kredit. Sebab, soal kepercayaan, orang tidak berani berbuat apa-apa jika terjadi dominasi fiskal.
“Artinya, Menteri Keuangan, walaupun bukan dia yang ngomong, Gubernur BI-nya yang ngomong, itu secara diam-diam mengakui bahwa yang dia melakukan itu yang namanya fiscal dominance, dominasi fiskal atas kebijakan moneter, ini sekarang dikembalikan lagi. Nah, itu sebetulnya berita baik, cuma sayangnya kok pasar mungkin pertama tidak paham, kedua mungkin dianggapnya ini tidak penting,” kata Halim.
Tapi, ia menambahkan, dari kaca mata BI, likuiditas yang tadi berlebih di perbankan itu akan ditarik kembali masuk pelan-pelan ke BI, sehingga BI yang mengatur agar likuiditas aman. Apalagi, BI sudah menaikkan suku bunga sampai 25 basis poin.
Menurut Halim, ketika dana pemerintah dikembalikan ke kandangnya yaitu ke BI, pengendalian moneter menjadi lebih utuh. Artinya, ketika pemerintah ingin memakai dana untuk program-program, misal MBG atau Kopdes Merah Putih, BI yang mengukur.
“Kalau pemerintah mau keluarin Rp 100 triliun, berarti saya harus menyesuaikan nih, menggunakan peralatan instrumen yang ada berapa sebaiknya itu, dari Rp 100 triliun itu nanti yang akan bisa diserap oleh pasar, BI akan bisa menghitung,” ujar Halim. (WS05)
