Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menyaranan dilakukan perombakan terhadap tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, penangkapan 3 pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum melakukan langkah itu.
“Sekarang saatnya. Pertama, disimpulkan bahwa yang kemarin itu amburadul, bukan hanya dilihat rakyat, tapi juga sudah mulai ditangani aparat penegak hukum karena cukup bukti bahwa itu amburadul dan penuh korupsi. Oleh sebab itu, sekarang ini supaya dirombak total tata kelolanya, jangan terlalu banyak rantai untuk sampai ke rakyat,” kata Mahfud kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (09/06/2026).
Ia menilai, jika program MBG dilaksanakan demi Presiden Prabowo mendapat dukungan kuat untuk mencalonkan lagi di Pilpres 2029 sebenarnya boleh saja. Tapi, Mahfud merasa, tidak perlu dilaksanakan dengan membuat jaringan yang menimbulkan korupsi.
Bagi Mahfud, Presiden Prabowo secara langsung bisa meminta agar program itu sampai langsung ke rakyat tanpa melalui pihak-pihak lain. Ia melihat, cara itu memberikan kredit pula kepada Presiden Prabowo secara politik karena rakyat akan lebih senang.
“Tidak harus melalui orang-orang yang niatnya saja sudah jelek. Kalau saya melihat orang yang dipasang ke situ niatnya sudah jelek, dan Pak Prabowo kayaknya karena ada situasi tertentu, kepepet, baru melakukan langkah itu. Jadi, sejak dulu ke mana ketika kita mengatakan itu ada korupsinya, itu tidak beres, kok baru sekarang,” ujar Mahfud.
Mahfud menyayangkan, selama ini ketika ada rakyat yang menyampaikan dugaan korupsi dalam pelaksanaan MBG malah dituduh tidak pro-rakyat. Justru, ia menegaskan, mereka yang menyampaikan itu yang pro-rakyat karena ingin negara bisa menghemat anggaran.
Selain itu, ia berpendapat, seharusnya ada tindak lanjut setelah ada penangkapan terhadap 3 pucuk pimpinan BGN tersebut. Terutama, Mahfud menegaskan, soal tata kelola yang sejak sebelum MBG berjalan sudah banyak diteriakkan rakyat luas.
“Harusnya lalu ditambahkan dan tata kelola dengan demikian setelah orang ditangkap, tata kelola pun harus dirombak. Tata kelolanya itu bisa pengaturan organisasinya, orang-orang capable atau tidak, tidak boleh ada conflict of interest, zaman Belanda yang penjajah saja tidak boleh kalau ada proyek-proyek pemerintah itu keluarganya ikut, itu peraturan Belanda. Lalu, pengawasnya, siapa yang mengawasi, memantau,” kata Mahfud.
Selama ini, ia mengingatkan, MBG berjalan di bawah BGN seperti tanpa ada yang benar-benar mengawasi. Padahal, seharusnya ada pengawas yang secara reguler membuat dan menyampaikan laporan, mengungkapkan masalah yang ada, dan apa evaluasinya.
Mahfud menyebut, menghentikan pelaksanaan MBG selama 1-2 bulan bisa menjadi salah satu alternatif langkah yang harus dijalankan sambil memperbaiki tata kelola yang ada. Sambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat terus dikembangkan.
“Bisa begitu ya salah satu alternatif atau yang ada sekarang itu jalan dulu, tapi diberi waktu, nanti ini akan diubah polanya. Kan sudah ada yang terlanjur kontrak dan sebagainya, itu jalan dulu tapi jangan terlalu lama, mungkin sebulan saja kan sudah bisa, setelah sebulan itu kemudian jalan lagi dengan konsep yang lebih siap,” ujar Mahfud.
Mahfud menambahkan, sudah banyak pihak-pihak yang bisa merumuskan ini. Bahkan, bisa sangat mudah dijumpai di podcast-podcast yang kerap disampaikan banyak ahli-ahli, termasuk dugaan pemborosan yang ada atau titik-titik mana yang bisa disederhanakan.
“Segalanya itu sudah banyak dianalisis, nah itu yang harus diperbaiki dan menuju ke titik-titik terluar dulu, terbelakang, terluar, tertinggal, yang ke situ saja dulu. Ini tidak karuan, orang yang tidak butuh dikasih MBG, dan itu tidak bisa dibantah, di kota-kota, anak-anak di SMA favorit, coba orang-orang yang tidak butuh dikasih,” kata Mahfud. (WS05)
