Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengomentari banyaknya pelarangan yang dilakukan terhadap pemutaran film ‘Pesta Babi’ di berbagai daerah. Ia menilai, cara-cara intimidasi seperti itu menunjukkan kekhawatiran atas semakin pintarnya masyarakat.
“Jadi, masyarakatnya bertambah pengetahuannya, tapi dari sektor-sektor negara sih menurut saya ilmunya ya gitu-gitu saja. Jadi, bukan hanya soal tentara gitu. Kan kita alami kemarin kawan kita Saiful Mujani dan Islah Bahrawi, tiba-tiba distempeli makar. Bukannya orang takut, orang meledek,” kata Ray kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Poker di YouTube Terus Terang Media, Jumat (15/05/2026).
Padahal, ia mengingatkan, zaman sudah berubah, kecerdasan publik turut berubah semakin maju. Tapi, Ray menyayangkan, ilmu-ilmu yang dipakami penguasa baru masih sama seperti dulu, masih menggunakan cara-cara intimidasi seperti penguasan dulu.
Sekarang, lanjut Ray, intimidasi yang dilakukan polanya bertambah dengan adanya penggunaan buzzer, bully, dan lain-lain. Zaman Orde Baru tidak pakai itu, tapi rumah didatangi, orang tua diancam, bahkan mempersulit orang untuk melamar kerja.
“Jadi, wataknya sama, meskipun kadang-kadang polanya berbeda. Nah, yang menarik bagi saya itu eranya Pak Prabowo ini hampir mengadopsi banyak cara yang dilakukan di Orde Baru. Yang saya tidak mengerti, Pak Prabowo adalah produk dari kegagalan Orde Baru itu, tapi kok tiba-toba pola yang sama mau dipakai lagi? Kalau aturan mengangkangi tujuan aturannya diubah, itu yang kita alami sekarang,” ujar Ray.
Ray mencontohkan pembuatan Undang-Undang (UU) TNI yang pembahasannya dilakukan secara diam-diam untuk memudahkan militer masuk jabatan-jabatan sipil. Pola lain yang dilakukan tidak lain pemaksaan terwujudnya keingnan-keinginan penguasa.
“Seperti MBG, Koperasi Merah Putih. Jadi, begitu muncul di kepala beliau, Koperasi Merah Putih ada. Kalau dibilang begini-gini, orang lain yang salah, bukan dia yang salah. Dalam bahasa yang lain itu adalah kebenaran selalu dianggap milik penguasa, yang di luar itu cuma nyinyiran-nyinyiran orang, itu tukang nyinyir,” kata Ray.
Kemudian, ia menerangkan, penggunaan TNI yang seharusnya mengurusi keamanan negara atas ancaman-ancaman dari luar. Menurut Ray, penggunaan TNI seperti itu sebenarnya malah sudah mulai dilakukan saat kita masih dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Khususnya, lanjut Ray, di periode kedua Jokowi dan penggunaan TNI sudah mulai jamak dilakukan dan kini oleh Presiden Prabowo lebih dilazimkan melebihi ketentuan UU. Salah satunya penggunaan TNI mengelola MBG, Koperasi Merah Putih, dan lain-lain.
“Kan tidak ada di UU itu TNI mengelola MBG, tidak ada, tidak ada di UU itu TNI mengelola Koperasi Merah Putih, tidak ada. MBG-nya juga nggak ada payung hukum,” ujar Ray.
Soal intimidasi ke pemutaran film Pesta Babi, Ray menambahkan, itu turut mengungkap keterlibatan militer dalam program-program pemerintah. Secara sederhana, ia merasa, TNI tidak ingin terlihat buruk di mata masyarakat dengan melarang film tersebut.
Ray melihat, segala sesuatu yang mengisahkan perilaku TNI yang tidak tepat, tidak hanya Pesta Babi, sebisa mungkin dilarang ditonton masyarakat. Misal, penyiraman ke aktivis Andrie Yunus karena mengkritik UU TNI yang dibahas diam-diam di hotel.
“Mereka ingin kekuasaan lebih banyak lagi, tapi simpati publik yang mereka rengkuh 20 tahun terakhir tidak ingin hilang. Padahal, kadang-kadang kontradiktif. Ketika masuk kekuasaan banyak yang dilakukan tidak sesuai pendapat publik. Itulah yang mereka lakukan sekarang, masuk ke MBG yang jelas di mata publik bermasalah, masuk ke Koperasi Merah Putih, apalagi ceritanya banyak kita temukan tiba-tiba didirikan di lapangan, di sekolah, itu jelas negatif di mata publik. Tapi, mereka tidak mau dilihat negatif oleh publik,” kata Ray. (WS05)
