Ekonom senior, Halim Alamsyah menilai, strategi pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan tidak cukup jika hanya dilakukan dengan mendorong konsumsi. Sebab, ia mengingatkan, ada ketimpangan pertumbuhan wilayah yang menjadi tantangan besar.
“Masalah ketimpangan pertumbuhan wilayah itu juga perlu dipertimbangkan. Mendorong investasi berbasis sumber daya alam, itu pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan lokal itu saja, tidak merata karena dia sangat terikat kepada SDA yang ada di tempat itu,” kata Halim kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Bicara Ekonomi Politik (B.E.P) di YouTube Terus Terang Media, Kamis (14/05/2026).
Selain itu, ia menekankan, teknologi yang dipakai nantinya terikat hanya kepada pengolahan sumber daya alam yang ada di situ. Padahal, Halim menyampaikan, tentu kita berharap teknologi yang dipakai bisa dipakai untuk industri-industri lain.
“Nah, ini kita belum lihat, saya terus terang belum lihat strateginya seperti apa, strategi industrialisasi kita seperti itu, apakah akan berjalan seperti itu kita masih belum jelas. Danantara yang diharapkan mendorong investasi, tapi kalau mereka terlalu fokus kepada sumber daya alam, saya agak khawatir kita akan terjebak hanya kepada mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan-kawasan tertentu,” ujar Halim.
Ia menuturkan, Badan Pusat Statistik (BPS) sudah melaporkan kalau pertumbuhan yang paling tinggi hampir pasti dari Maluku Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Yang mana, daerah-daerah dengan kekuatan sumber daya alam.
Halim menilai, itu tentu memiliki sisi baik karena tersebar kegiatan investasi maupun ekonomi. Namun, ia menegaskan, masalah kita harus dapat pula menyambungkan mereka agar menjadi suatu peta kekuatan ekonomi yang betul-betul berdaya saing.
“Jadi, pola pertumbuhan yang sangat tergantung kepada kekuatan konsumsi masyarakat, lalu kita sangat tergantung kepada sekarang program-program pemerintah pusat, lalu juga terutama dengan MBG dan Bansos, lalu hilirisasi SDA, saya kira ini akan terbatas dampaknya. Dampaknya mungkin barang kali bisa menyerap tenaga kerja lokal, bisa mengolah sumber daya alam, memberikan nilai tambah di situ,” kata Halim.
Bagi pemerintah, lanjut Halim, mungkin bisa dapat pajak. Walaupun nanti harus pula dikurangkan secara neto antara insentif yang diberikan, insentif bebas pajak, tax holiday dengan pajak yang diterima dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di situ.
Apalagi, ada daerah-daerah saat dihitung secara neto dampaknya malah negatif. Lalu, dengan pola pertumbuhan seperti itu dunia swasta yang tidak kena program pemerintah pusat, tidak kena hilirisasi SDA, tidak dapat insentif, tentu saja akan terabaikan.
“Jadi, kalau pemerintah hanya berharap Danantara sebagai pelopor yang mendorong investasi untuk tumbuh lebih cepat, saya agak khawatir mungkin saya belum melihat bagaimana peran Danantara untuk mendorong sektor investasi swasta ini,” ujar Halim.
Sementara, Halim menambahkan, kita juga paham bahwa Indonesia masih dihadapkan penyerapan tenaga kerja yang relatif berkurang. Sebab, ia menyampaikan, kebanyakan investasi yang masuk masih bersifat capital intensive, bukan labour intensive.
Laporan BPS pada kuartal pertama memberikan informasi kepada kita bahwa penyerapan sektor formal walau secara jumlah orang naik, tapi secara rasionya ternyata sedikit menurun dibandingkan dengan Q4 tahun lalu. Jadi, jumlah pekerja formal menurun.
“Kuartal pertama tahun lalu jumlahnya sekitar 40,6%, sekarang 40,8%. Jadi, lebih banyak orang yang bekerja di sektor informal. Ini saya kira akan jadi masalah,” kata Halim. (WS05)
