Ketua BEM UGM: Kita Malu Punya Pemerintah yang Respons Kritik dengan Cara Seperti Itu

Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, mengomentari respons pemerintah atas kritik-kritik yang disampaikan publik atas kebijakan atau keputusan yang mereka buat. Ia merasa, respons yang diberi Istana selama ini tidak membuat mereka tersenyum sedikit pun.

“Bagi kami dengan respon yang begitu rendah kualitasnya itu tidak membuat kami tersenyum sedikit pun. Justru, malu kami punya pemerintah yang merespons kritik dengan cara seperti itu,” kata Tiyo kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Pojok Keramat di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (26/02/2026).

Ia mengingatkan, baik Menteri Sekretaris Nengara, Prasetyo Hadi maupun Menteri HAM, Natalius Pigai sama-sama merupakan wajah pemerintah. Karenanya, Tiyo mengaku kecewa melihat respons keduanya menanggapi kritik-kritik atau masukan-masukan dari publik.

“Mas Prasetyo Hadi, saya terus terang saja malu dengan sikapnya. Sebagai, beliau mengaku di dalam respons itu alumni Universitas Gajah Mada, bahkan sempat pengurus BEM, beliau tidak menampilkan sedikit pun nilai kesetaraan, nilai keadilan pikiran, dan nilai demokrasi di dalam cara beliau merespon,” ujar Tiyo.

Bagi Tiyo, sangat tidak mungkin seorang Mensesneg berdalih tidak tahu soal teror-teror yang dialaminya. Sebab, ia menekankan, pemerintah memiliki kelengkapan alat untuk sekadar mengetahui siapa di balik seluruh komunikasi digital di Indonesia.

Pun ketika setelah Mensesneg mengaku tidak tahu, semakin mencurigakan karena dia malah mengalihkan perhatian kepada urusan-urusan etika, urusan-urusan kesantunan. Tiyo berpendapat, ini merupakan masalah karena Mensesneg merupakan pegawai rakyat.

“Kami ini bosmu, Mas Pras, sebagai rakyat. Kalian itu buruh outsourcing yang dipekerjakan oleh rakyat. Kok bosmu kamu perintah-perintah untuk bersopan santun? Kami harusnya bisa merintah kalian untuk bersopan santun. Sementara, Presiden kita mengatakan endasmu etik, itu harusnya dikatakan ke Mas Mensesneg,” kata Tiyo.

Selain itu, ia mengkritisi Menteri HAM, Natalius Pigai, yang menyatakan orang yang menentang MBG itu pelanggar HAM. Tiyo menjelaskan, BEM UGM tidak pernah menyatakan untuk menghentikan MBG kare mereka menyadari persoalan stunting itu memang penting.

Tapi, ia menegaskan, pelaksanaan MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, dan MBG yang jadi celah korupsi itulah yang dikritisi tidak hanya BEM UGM, tapi masyarakat luas. Menurut Tiyo, Pigai selama ini sudah menunjukkan dirinya yang tidak paham soal HAM.

“Mas Natalius Pigai saya kira adalah Menteri HAM yang tidak paham apapun soal HAM. Karena, mestinya kalau beliau paham soal HAM, beliau tidak akan bicara soal pembelaan terhadap MBG, tapi beliau bicara soal pembelaan terhadap korban teror,” ujar Tiyo.

Tiyo menambahkan, BEM UGM seperti mahasiswa-mahasiswa lain sebenarnya hanya ingin agar anggaran pendidikan itu berjalan sebagaimana mestinya, tidak dirampas MBG. Sebab, ia menyatakan, semua orang setuju kalau stunting memang persoalan penting.

Tiyo mengaku prihatin, MBG yang dijalankan dengan merampas anggaran yang sebegitu banyaknya masih terus dilakukan ketika ada begitu banyak guru-guru tidak sejahtera. Bahkan, ia menekankan, banyak anak-anak belum mampu mengakses pendidikan tinggi.

“Maka, rasanya kita tidak punya yang namanya prioritas alokasi anggaran, itu yang kita kritik, itu yang jadi indikator dari keberhasilan kita,” kata Tiyo. (WS05)