Yanuar Nugroho: Tata Kelola Absen dalam Realisasi Janji Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pengamat kebijakan publik, Yanuar Nugroho mengatakan, seluruh janji pemerintahan Prabowo seharusnya dijalankan dengan tata kelola yang benar. Sebab, dalam rangka mewujudkan suatu inisiatif perlu dipahami kerangka regulasi dan kerangka institusi.

“Ketiga, adalah kerangka akuntabilitas, ngukurnya bagaimana, kapan dianggap benar, kapan dianggap tercapai, kapan dianggap tidak tercapai. Kalau melihat ini saja saya kira kita bisa dengan mudah melihat bahwa tata kelola absen dari seluruh pelaksanaan janji-janji Prabowo-Gibran,” kata Yanuar kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (27/01/2026).

Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dari awal sudah tidak ada kerangka regulasi menjadi contoh. Yanuar menilai, tidak ada yang salah dari program ini, tapi pelaksanaannya bahkan jauh dari menggerakkan ekonomi seperti yang dipidatokan Presiden Prabowo.

“Bayangan saya bentuknya itu transfer daerah dengan bentuk Dana Bos begitu, masuk ke sekolah, sekolah merasa oke murid saya sekian ratus atau sekian ribu, saya tak ada kantin atau saya punya kantin, saya akan melibatkan kantin-kantin sekitar sekolah, orang tua murid, komite, kantin, kemudian orang lokal, ekonomi bergerak,” ujar Yanuar.

Ternyata, lanjut Yanuar, MBG dijalankan dengan pendirian Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan dengan sistem drop makanan. Bahkan, ia merasa, tata kelola baru dibahas usai ramai dibicarakan cucu Mahfud MD keracunan.

Dari sana, ia menyampaikan, barulah pembahasan MBG melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Meski begitu, sampai hari ini tidak pernah jelas seperti apa evaluasi dilakukan dan diukur berdasarkan apa.

“Evaluasi itu kan diukur berdasarkan kriteria yang disepakati atau ditargetkan di depan. MBG katanya meningkatkan prestasi siswa, nah gimana ngukurnya, MBG katanya meningkatkan semangat anak belajar ke sekolah, gimana ngukurnya, dan lain-lain. Nah, kerangka yang sama bisa kita pakai untuk program yang lain, Kooperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Food Estate, dan lain-lain,” kata Yanuar.

Tentu, ia menekankan, setiap pemerintahan baru memiliki janji-janji politik yang perlu diwujudkan, pun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Tapi, Yanuar menyampaikan, yang masih memiliki masalah bagaimana janji dijalankan.

Sayang, Presiden Prabowo masih terus membahas MBG dari segi pandang angka. Padahal, ia berpendapat, bagaimana itu diwujudkan satu hal, kepada siapa itu diberikan itu satu hal lain karena MBG sejak awal didesain untuk anak-anak sekolah tidak mampu.

“Apakah desain MBG dari awal untuk anak sekolah, untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui setia di situ enggak. Saya melihat sekarang demi untuk mengejar angka target 82,9 juta itu lalu semua diberi MBG. Tenaga pendidik, guru, diberi MBG, kemarin diumumkan malah siswa putus sekolah mau diberi MBG, anak hasil, siswa hasil pernikahan siri mau diberi MBG. Loh, tujuannya MBG ini untuk apa sih sebenarnya,” ujar Yanuar.

Menurut Yanuar, tidak adanya tata kelola yang dibuat untuk program ini membuat ukuran keberhasilan maupun mekanisme akuntabilitas tidak jelas. Karenanya, apa saja bisa diklaim sebagai keberhasilan tanpa ada ukuran-ukuran yang bisa jadi standar.

Pun soal anggaran. Yanuar mengingatkan, pada Januari 2025 begitu digemborkan MBG hanya menggunakan anggaran RP 71 triliun. Lalu, Maret 2025 diumumkan ada tambahan Rp 100 triliun. Kemudian, pada Juli-Agustus 2025 ditambah lagi Rp 100 triliun.

“Tapi, ketika di ukuran akhir tahun penyerapannya dibandingkan dengan angka Rp 71 triliun, loh yang dipakai yang mana ya, seperti itu menurut saya yang kita perlu waspadai, apalagi tahun depan kita tahu anggaran MBG ditingkatkan. Ini saya bukan sentimen pada MBG saja tidak, tapi saya mau dicontohkan bagaimana tata kelola absen dari menjalankan atau merealisasikan janji politik,” kata Yanuar. (WS05)