Intelektual, Hamid Basyaib, menyoroti posisi Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, selama satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Terutama, melihat fakta dalam satu tahun saja sudah 33 kali Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri.
“Saya kira dunia luar itu cukup heran dan bingung juga karena hampir dalam setiap politik luar negeri, kebijakan luar negeri, itu Menteri luar negeri kita sendiri hampir-hampir tidak bicara, semuanya didominasi atau diambil alih oleh Presidennya sendiri,” kata Hamid kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Perspektif di kanal YouTube Terus Terang Media, Minggu (21/12/2025).
Semestinya, Hamid menuturkan, Menlu Sugiono mengambil inisiatif menjelaskan kepada publik tentang kunjungan-kunjungan yang dilakukan. Sekalipun harus meminta izin terlebih dulu kepada Presiden, Menlu Sugiono sangat bisa mengambil peran tersebut.
“Bahwa dia harus menjelaskan kepada publik atau kepada DPR, sebelum ke DPR yang resmi kepada publik lah lewat wartawan dia bisa menjelaskan hasil-hasil kunjungan ke Qatar, ke Dubai, ke Peru, ke Brazil, ke Cina dan sebagainya itu dengan cukup gamblang untuk melihat bahwa kunjungan-kunjungan itu tidak mubazir,” ujar Hamid.
Pasalnya, ia mengingatkan, tentu biaya yang dihabiskan dalam kunjungan-kunjungan itu tidak murah, bahkan mungkin mahal dan itu tidak pernah diungkap. Tidak pernah ada transparansi soal berapa rombongan yang ikut, berapa hari, berapa biayanya.
Apalagi, Hamid menyampaikan, kunjungan-kunjungan menggunakan pesawat kepresidenan, dengan rombongan kepresidenan, yang tentu baik jika dijelaskan kepada publik. Hal itu dirasa penting karena Presiden Prabowo sendiri yang mengkampanyekan efisiensi.
Presiden Prabowo sendiri terus-menerus meneriakkan penghematan, meminta melakukan pengurangan alokasi anggaran, termasuk kepada semua kepala daerah. Bahkan, kepala-kepala daerah sudah mengeluh dan menjerit karena transfer pusat yang ditekan.
“Itu problem yang nyata. Nah, dalam keadaan begitu Presiden dan rombongannya yang tidak mungkin kecil, besar sekali selalu, itu begitu seringnya ke luar negeri untuk alasan dan hasil-hasil yang tidak pernah dijelaskan kepada publik secara gamblang,” kata Hamid.
Hamid melihat, Menlu Sugiono terlihat kurang berfungsi dalam tugas-tugas diplomasi dan politik luar negeri. Semua itu seperti diambil perannya oleh Presiden Prabowo, dan tampaknya ini turut membuat heran dan dipertanyakan kepala-kepala negara lain.
“Lalu, di mana Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, gitu kira-kira pertanyaan mereka karena sangat tidak lazim ya, di semua negara itu Menteri Luar Negeri-nya tentu berperan dalam politik luar negeri,” ujar jurnalis dan penulis senior itu.
Kesimpulannya, Hamid menekankan, ada semacam disfungsional dari peran Menlu yang dijabat Sugiono. Setidaknya, selain biaya-biaya tadi, ada hasil-hasil yang tidak pernah dijelaskan pula oleh Menlu Sugiono. Ia berharap, semua ini segera diakhiri.
Hamid turut menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo untuk segera mengurangi kunjungan-kunjungan luar negeri semacam ini. Sehingga, imbauan-imbauan yang selama ini begitu rajin dia kumandangkan soal efisiensi bisa selaras dengan tindakan.
“Bapak Presiden kita yang kita hormati, Bapak Prabowo mungkin perlu mengurangi kunjungan-kunjungan semacam itu, sehingga imbauannya tentang penghematan anggaran dan sebagainya itu tidak kontradiktif, tidak paradoks ya kalau pakai istilah beliau ada Paradoks Indonesia bukunya, tidak paradoks dengan apa yang dilakukannya yaitu begitu seringnya berangkat rombongan ke luar negeri. Mudah-mudahan ini didengar,” kata Hamid. (WS05)
