Putra salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Mohammad Hasib Wahab Chasbullah, menyesalkan risalah rapat yang beredar secara digital. Risalah itu sendiri berisi tuntutan pemberhentian Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, dari jabatannya.
Apalagi, ia mengatakan, di lingkungan NU selama ini memang tidak dikenal adanya pemecatan Ketua Umum PBNU. Karenanya, Gus Hasib menyarankan, ada islah yang dilakukan dan menghindari permasalahan-permasalahan yang ada malah melebar.
“Kami prihatin ada informasi yang tidak solid diterima, sehingga terjadi risalah demikian. Mestinya ada tabayun atau menjelaskan semua informasi yang diduga dari pihak yang dituduh,” kata Gus Hasib, dikutip Rabu (26/11/2025).
Pengasuh Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang itu mengaku sempat mendengar Ketua Umum PBNU dipanggil Rais Aam, namun hanya berdua. Saat itu, yang bersangkutan sudah pula memberikan alasan, namun masih tidak bisa diterima alasan yang diberikan itu.
Akhirnya, risalah rapat itu beredar secara digital, meski risalah itu tidak ada tanda tangan dari Katib Aam PBNU. Sementara, Gus Hasib menyampaikan, surat itu harus ada tanda tangan Rais Aam dan Katib Aam. Ia mendorong terjadinya islah.
“Insya Allah sebagai dzurriyyah, putra putri pendiri dan cucu pendiri musyawarah bisa islahkan, harus ada upaya islah dengan kyai sepuh. Di lembaga Mustasyar NU itu, kyai sepuh masih banyak, kami ajak bagaimana ini solusinya jika tidak bisa dipertemukan,” ujar Gus Hasib.
Polemik pemecatan Ketua Umum PBNU berawal dari risalah rapat yang dilaksanakan pada 20 November 2025. PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah PBNU di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Dalam rapat yang dihadiri 37 orang dari 53 pengurus harian Syuriyah PBNU tersebut, dimbahas mengenai perkumpulan Nahdlatul Ulama.
Rapat tersebut juga menghasilkan beberapa risalah yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Salah satu isi surat memuat permintaan agar Gus Yahya turun dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Beberapa faktor yang menjadi keputusan ini salah satunya buntut pengundangan narasumber yang diduga berafiliasi Zionisme.
Risalah itu ternyata mendapat perlawanan dari Gus Yahya. Yahya menegaska,n dirinya tidak memiliki niat untuk mundur dari jabatannya di tengah munculnya dinamika internal organisasi. Yahya turut menyampaikan sampai saat ini belum menerima surat resmi dalam bentuk apapun terkait isu-isu internal yang beredar, termasuk soal itu.
“Masa amanah yang saya terima dari Muktamar ke-34 berlaku selama lima tahun dan akan dijalankan secara penuh,” kata Gus Yahya, Minggu (23/11/2025). (Antara/WS05)
