Pegiat HAM, Suparman Marzuki, mengkritisi usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional ke mantan presiden, Soeharto. Apalagi, Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, saat ini usulan tersebut sudah ada di meja Presiden Prabowo.
Ini dikuatkan keterangan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang menyebut Soeharto menjadi 1 dari 40 nama yang diusulkan oleh Dewan Gelar untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional. Usulan ini menuai pro-kontra di publik.
“Menimbulkan protes besar tokoh-tokoh nasional. Dari koalisi masyarakat sipil, mereka bahkan sudah mengirimkan surat kepada Prabowo, mendesak Presiden, meminta Presiden untuk membatalkan rencana kontroversi itu,” kata Suparman kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Visi Nomokrasi di kanal YouTube Terus Terang Media, Sabtu (08/11/2025).
Ia merasa, desakan-desakan agar rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto ditiadakan sangat wajar. Apalagi, usulan sudah ditolak selama 2 dekade pemerintahan SBY dan selama 2 dekade pemerintahan Jokowi.
“Tapi, kedua Presiden nampaknya masih punya hati, masih punya nilai dan akal sehat mendengar jeritan publik, harapan publik, sehingga agenda gila itu tidak berlanjut, dan hingga hari ini kita bersyukur Soeharto tidak menjadi Pahlawan Nasional,” ujar pakar hukum tata negara tersebut.
Ia menyayangkan, secara tiba-tiba sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh akal sehat publik ini mencuat kembali. Padahal, Suparman melihat, pekerjaan rumah Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih begitu banyak.
Prabowo, lanjut Suparman, tidak memilih fokus mengurusi permasalahan korupsi, membereskan penegakan hukum, membenahi masalah-masalah ekonomi. Bahkan, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengorbankan ribuan anak-anak.
Suparman menyarankan, Presiden Prabowo fokus saja menyelesaikan masalah-masalah ini. Bukan malah menciptakan kontroversi-kontroversi baru yang kontraproduktif atas ikhtiar membawa Indonesia ke luar dari kemelut ini.
“Apa yang ada dan apa yang terjadi di balik pemikiran pemerintah kita yang rasanya terus-menerus memproduksi kontroversi, kegaduhan-kegaduhan yang tidak penting, termasuk pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional,” kata Ketua Komisi Yudisial (KY) periode 2013-2015 tersebut. (WS05)
