Presiden Prabowo Subianto melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka pada Jumat (07/11/2025) sore. Tim diketuai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003–2008, Jimly Asshiddiqie.
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Selain Jimly, Prabowo turut melantik 9 anggota-anggota komisi lain seperti Menkopolhukam periode 2019-2024, Mahfud MD.
Lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Wamen Kumham Imipas Otto Hasibuan, Mendagri periode 2016-2019 Jenderal (Purn) Tito Karnavian.
Kemudian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Kapolri periode 2019–2021 Jenderal (Purn) Idham Aziz, dan Kapolri periode 2015–2016 Jenderal (Purn) Badrodin Haiti. Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden.
Setelah itu, seluruh anggota komisi mengucapkan sumpah jabatan. Presiden Prabowo berdiri di depan para anggota komisi sambil memimpin pengucapan sumpah, yang kemudian diikuti oleh seluruh anggota secara serentak.
“Bahwa saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara,” kata Prabowo yang diikuti semua anggota komisi.
Setelah prosesi pengucapan sumpah selesai, dilanjutkan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Jimly. Setelah prosesi usai, Presiden Prabowo beserta pejabat menyalami semua anggota komisi yang dilantik. Pelantikan turut dihadiri menteri-menteir di Kabinet Merah Putih.
Pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian atau Komisi Reformasi Polri merupakan salah satu janji Presiden Prabowo untuk memenuhi aspirasi masyarakat mengenai reformasi Polri. Terutama, setelah muncul berbagai desakan dari berbagai kelompok masyarakat pada akhir Agustus 2025. (Antara/WS05)
