Pakar hukum tata negara dan salah satu pengisi film dokumenter Dirty Vote, Feri Amsari, mengaku sudah melihat problematika serius dari pemerintah hari ini sejak sekuel film perdananya ke luar. Terutama, dari kecurangan pemilihan umum (pemilu).
“Konsekuensi dari pemilu curang adalah hasil yang tidak benar dan pemimpin yang tidak benar, itu konsekuensinya. Sehingga, kalau ada pemimpin dari hasil yang curang kinerjanya juga akan bermasalah,” kata Feri kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Poker di kanal YouTube Terus Terang Media, Jumat (31/10/2025).
Dalam Dirty Vote o3, ia menekankan, mereka menjabarkan soal otak, otot, dan ongkos yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran. Yaitu, otak atau peraturan yang dibuat, otot atau aparat yang dikerahkan, dan ongkos atau oligarki yang jadi pendukungnya.
“Ini semua bagian untuk mempertahankan kuasa untuk terus menyimpang, termasuk mengarah kepada rezim otoriter, kalau kita mau berbaik hati untuk mengatakan sekarang belum, tapi sangat mengarah ke sana,” ujar Feri.
Soal konsekuensi, ia mengingatkan, seorang anak kecil sekalipun yang melakukan kesalahan akan membawa rasa bersalah itu sampai dewasa. Dugaan itu yang dilihat Feri dan rekan-rekan di film Dirty Vote ditampilkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Salah satunya, lanjut Feri, tentu masuknya nama putra mantan presiden, Joko Widodo, dalam kontestasi Pilpres. Ia menekankan, sampai hari ini tidak ada satu pun yang bisa membantah Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, masuk lewat proses benar.
“Bahwa hasil pemilu yang curang menghasilkan pemerintah yang merasa berdosa dan dia merasa insecure dengan itu, sehingga akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bimbang, dia tidak percaya diri mengeluarkan kebijakan karena perasaan insecure,” kata Feri.
Feri mengingatkan, tingginya preferensi orang-orang terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran itu tidak jauh dari preferensi Presiden Jokowi. Bahkan, sebenarnya tingkat kepuasannya hanya naik sekitar 5 persen dari kepuasan di akhir periode Jokowi.
Itupun, kata Feri, hanya diperkuat oleh survei-survei yang sangat politis dan tentu saja belum tentu benar. Karenanya, ia berpendapat, setinggi apapun survei kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dibuat, tidak menghilangkan nuansa insecure.
“Meskipun angka kepuasannya dibuat setinggi langit, nuansa insecure-nya kelihatan dan itu yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tidak percaya diri. Itu MBG mau dipaksa supaya orang berubah dari yang tidak suka, dari yang curiga menjadi suka, tapi gara-gara terburu-buru karena insecure perasaan itu, buru-buru, kacau kan,” ujar Feri.
Feri menyebut MBG sebagai satu dari begitu banyak contoh. Secara konsep, kebijakan ini dirasa cukup penting untuk menyelamatkan anak Indonesia. Tapi, ketika tidak dipersiapkan dengan baik malah mengakibatkan ribuan anak Indonesia menjadi korban.
Bahkan, ia mengkritisi program MBG yang dijalankan tanpa ada tata kelola atau tata laksana sepertiUndang-Undang (UU), Peraturan Presiden (Perpres), atau Peraturan Pemerintah (PP). Yang ada, anak-anak malah dipaksa suka dan diwajibkan bersyukur.
“Presiden belum membuat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden terkait tata kelola atau tata laksana makan bergizi gratis. Ketika kita semua bicara soal ini peraturannya mana tiba-tiba Presiden pidato besok pagi akan jadi Peraturan Presiden soal tata laksana dan tata kelola. Sampai sekarang ada tidak? Tak ada,” kata Feri. (WS05)
