Survei yang Dulu Hampir Setiap Hari Muncul, Kini Hilang Setelah Prabowo Berkuasa?

Survei CELIOS tentang kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran menggebrak khalayak. Pasalnya, survei menemukan skor yang terbilang sangat rendah atas kinerja satu tahun Prabowo-Gibran maupun Kabinet Merah Putih secara umum.

Namun, intelektual, Hamid Basyaib, menyoroti minimnya survei-survei sejenis dalam setahun terakhir Prabowo-Gibran berkuasa. Padahal, survei-survei yang menyangkut penyerapan aspirasi atau penyerapan opini publik ini posisinya sangat penting.

“Kita mau melihat keanehan ini setahun terakhir, dalam setahun terakhir Kabinet Pak Prabowo dan Gibran ini aneh sekali, bahwa survei-survei semacam ini sangat sedikit dilakukan kalau tidak bisa dibilang nol,” kata Hamid kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam kanal YouTube Terus Terang Media, Jumat (24/10/2025).

Hamid mengingatkan, sebelumnya begitu rajin lembaga-lembaga survei yang berbasis dari berbagai daerah mengumumkan surveinya. Begitu banyak subyek disurvei, terutama menjelang kontestasi politik seperti Pilpres atau Pilgub, Pilbup, atau Pilwalkot.

“Sekarang, di level nasional keadaannya sunyi dan senyap, luar biasa hampir tidak ada lembaga survei yang melakukan survei ini. Padahal, ini penting dan semua orang tahu, mereka yang terdidik pasti tahu bahwa survei opini publik sangat penting,” ujar Hamid.

Ia menilai, survei opini publik semacam ini penting sekali sebagai bagian penting dari kontrol publik atas kinerja suatu pemerintahan, kepuasan atau ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan pemerintah. Misal, MBG yang menuai begitu banyak kritik.

Keanehan itu membuat publik banyak dugaan. Misal, mungkin pemerintah sudah memesan beberapa lembaga survei, tapi hasilnya kurang memuaskan atau ternyata mendapatkan respons negatif. Kalaupun begitu, ia merasa, seharusnya pemerintah berterima kasih.

“Tidak usah kecil hati, justru pemerintah harus berterima kasih karena itu detektor yang valid yang sangat mereka perlukan, sehingga memungkinkan perbaikan. Nah, kita lihat sekarang ini justru kayaknya pemerintah ini agak alergi, takut kalau disurvei begitu hasilnya jelek, jadi disembunyikan,” kata Hamid.

Sebaliknya, lanjut Hamid, ketika survei-survei yang sangat mungkin disponsori oleh pemerintah dan hasilnya bagus, segera dipublikasikan. Sebab, ada pula survei-survei yang terasa tidak sesuai persepsi umum yang dirasakan orang kebanyakan di kehidupan nyata.

“Jadi, 78 persen warga negara kita puas dengan kinerja Presiden A, 76 persen puas dengan Wapres B, sesuatu yang secara kasat mata sangat mencurigakan atau sangat sulit dipercaya. Tapi, itulah yang terjadi,” ujar jurnalis dan penulis senior itu.

Jika begitu, ia menekankan, lagi-lagi kita bisa menduga bahwa lembaga survei ini sebenarnya disponsori pemerintah, lalu hasilnya sangat menguntungkan pemerintah, lalu dipublikasikan sebesar-besarnya. Biasanya, mereka memakai konferensi pers.

Artinya, selalu dengan barisan cyber army, pasukan digital yang menyebarluaskan ini untuk mengangkat citra pemerintah. Ini tentu praktik yang kurang terpuji dan cukup merugikan karena masyarakat tidak mendapat gambaran yang lebih mendekati kebenaran.

“Yang didapat masyarakat cuma citra baik tentang pemerintah, kementerian, atau institusi tertentu seperti Polri atau TNI. Jadi, masyarakat hanya dapat persepsi yang hanya sebagian kecil sambil menenggelamkan bagian yang lain. Harapan kita ke depan, mestinya kegiatan survei-survei berjalan normal, makin banyak makin bagus,” kata Hamid. (WS05)