Dituduh PDI, PKS, sampai PKI karena Film ‘Dirty Vote’ Bongkar Kecurangan Pemilu

Pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar atau akrab disapa Uceng, mengungkap salah satu dampak keputusannya membuat film Dirty Vote. Salah satunya gara-gara salah satu kontestan Pilpres 2024, Mahfud MD, kerap memanggilnya sebagai adik.

“Ini penting, gara-gara Prof Mahfud sering bilang adik itu, saya ingat waktu Dirty Vote pertama ke luar, langsung dibilang ini kerjaannya Pak Mahfud, adiknya ini,” kata Uceng kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Ruang Sahabat di YouTube Mahfud MD Official, Sabtu (25/10/2025).

Banyak tuduhan-tuduhan disampaikan karena film Dirty Vote membongkar kecurangan-kecurangan di Pilpres 2024. Selain Uceng, tuduhan-tuduhan dilayangkan ke inisiator lain seperti Feri Amsari, Bivitri Susanti, bahkan sutradaranya, Dandhy Laksono.

“Ini kan dibagi tiga tuh, saya PDI, saya PDI. Feri dibilangi PKS karena agak janggut-janggut, Bibip (Bivitri) Nasdem, tapi yang paling menarik itu Dandhy, Dandhy dibilangi PKI, jadi pembagian kita jelas,” ujar Uceng.

Soal ‘Dirty Vote o3’ yang baru ke luar, Uceng menyampaikan, sebenarnya film itu seperti kliping karena mengumpulkan fakta-fakta yang berserakan. Dari sana didapat kata ‘o3’ yaitu otak, otot, dan ongkos yang tampak dilakukan pemerintahan Prabowo.

Mereka melihat, Prabowo dalam setahun pemerintahan membangun otot kuat seperti membagi kekuasaan ke TNI dan Polri dan otak yang diakali lewat aturan-aturan hukum. Tapi, semua itu membutuhkan o yang ketiga yaitu ongkos yang jelas tidak sedikit.

“Dalam kondisi demokrasi yang wajar sebenarnya itu juga harus ada. Otak itu harus ada, otot juga begitu, ongkos juga begitu pasti. Tapi, dulu kita bayangkan negara demokrasi ini, otot, otak, dan ongkos itu bekerja untuk kepentingan publik, bukan bekerja untuk kepentingan oligarki. Bacaan kita, di zaman Jokowi juga ada, satu tahun ini kelihatan kerjanya lebih banyak mengarah ke arah kepentingan oligarki,” kata Uceng.

Oligarki, lanjut Uceng, seperti sistem ketika keinginan pengusaha dan penguasa bertemu. Dari titik itu, mereka melihat otot, otak, dan ongkos digeser mengabdi ke oligarki, sehingga mereka memutuskan tidak boleh berhenti hanya sampai kritik.

Di chapter tiga Dirty Vote, mereka membuat solusi yang tentu bisa diperdebatkan. Soal penekanan khusus yang diletakkan ke publik, ia menyampaikan, karena belakangan ini demokrasi Indonesia banjir kritik dengan kualitas yang terus alami penurunan.

Biasanya, Uceng menambahkan, ada 3 fondasi dasar yang membuat demokrasi masih bisa bertahan. Mulai dari pemisahan kekuasaan yang masih berjalan, pemilu yang reguler, dan masyarakat sipil yang mampu mengawal. Bagi Uceng, ada 2 unsur yang sudah mati.

Pertama, tidak ada yang namanya oposisi di Indonesia, tidak ada lembaga-lembaga yang mengawal, dan terjadi sentralisasi di tangan Prabowo. Termasuk, lembaga-lembaga yang dulu diidealkan menjadi independen seperti Bank Indonesia (BI).

“Begitu juga pemilunya karena kita melihat pemilunya ini mudah sekali untuk diintervensi, mudah sekali untuk dikuasai. Nah, itu sebabnya kita merasa bahwa pendidikan publik yang harus ditinggikan segera, supaya masyarakat sipil yang sadar, masyarakat sipil yang tercerahkan, itu barang kali,” ujar Uceng. (WS05)