Analis kebijakan publik dan pakar transportasi, Agus Pambagio, mengungkap rentetan munculnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Termasuk, dipecatnya Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, setelah menolak keras proyek itu.
Awalnya, ia menerangkan, Japan International Cooperation Agency (JICA) menawarkan beberapa proyek seperti kereta cepat, jalan, dan lain-lain. Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), usulan tersebut disetujui dan diizinkan dilakukan studi.
“Hasilnya, yang tebal itu, studi kereta cepat Jakarta-Surabaya, tapi diambil sampai Bandung dulu, nanti ada setop di Karawang karena banyak ekspat Jepang itu kerja di Karawang. Suatu sore saya ditelfon Deputi Bappenas, dibilang orang JICA Jakarta minta ketemu karena sebelumnya saya sudah kritik keras soal kereta cepat,” kata Agus kepada terusterang.id dan ditayangkan di podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (21/10/2025).
Agus menyampaikan, malam itu mereka minta agar disampaikan agar proyek ini tidak dilanjutkan. Tapi, mengingat pembatalan tidak bisa dilakukan, besoknya dokumen diserahkan ke Kepala Bappenas lalu ke Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno.
“Berlanjut terus. Nah, waktu Jepang mengerjakan itu dibantu kawan-kawan dari UI dan UGM, untuk menghitung, teknis segala macam karena beberapa kali, sempat sekali dua kali rapat di kantor saya. Nah, setelah itu, pindah, lalu China minta bantuan ITB,” ujar Agus.
Agus terus mengkritisi karena mulai jumlah orang yang sekitar 64.000 per hari berarti merenggut orang-orang yang selama ini ke Bandung naik mobil lewat tol. Lalu, soal harga tiketnya, soal kecepatannya mengingat jarak pendek, dan lain-lain.
Semua berlanjut sampai muncul proposal dari China. Stasiun berubah tidak lagi dari Manggarai, tapi di Halim, tidak berhenti di Karawang, tapi di Walini, lalu sampai Tegaluar tidak di Bandung. Agus terus mengkritisi karena banyaknya inkonsistensi.
“Akhirnya ditetapkan Presiden groundbreaking, Pak Menteri Perhubungan (Ignasisus Jonan) tidak mau hadir karena dia tidak setuju, tidak setujunya terutama itu soal konsesi, konsesinya 50 tahun. Pak Menteri bilang, jangan 50 tahun dikasih langsung, sedikit-sedikit, jadi kalau nanti dia salah kita gampang gantinya,” kata Agus.
Apalagi, Agus mengingatkan, jika berprinsip ke konsep Nawacita uang sebesar itu lebih baik digunakan untuk membangun jaringan kereta di Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain. Seperti Jonan, Agus berpendapat, proyek Whoosh memang tidak visibel.
“Jadi, kalau saya bikin statement, saya juga konsultasi ke Pak Jonan, ini Anda setuju nggak? Nggak, ya sudah. Jadi, kami tidak setuju itu. Makanya, ketika Pak Jokowi itu kan diberhentikan, saya kan dipanggil. Tentu tidak dikonfirmasi Presiden, tapi kan mendadak baru 1,5 tahun, terus diberhentikan, diganti,” ujar Agus.
Terkait itu, Mahfud MD berpendapat, tentu tidak bisa dikonfirmasi apakah Jonan saat itu diberhentikan karena menolak proyek kereta cepat atau tidak. Sebab, ia menilai, itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif seorang Presiden saat itu, Presiden Jokowi.
Bagi Mahfud, yang terpenting Agus sudah menjelaskan urutan-urutan peristiwa sampai dipecatnya Jonan. Setelah itu, hak siapa saja merangkai urutan-urutan itu, termasuk membacanya sebagai salah satu alasan Jonan diberhentikan dari Menteri Perhubungan.
“Kalau memberhentikan itu, tidak ada salahnya, itu hak Presiden. Tapi, orang lalu merangkai-rangkai, dan itu sah saja orang merangkai-rangkai, karena Pak Jonan tidak setuju ini diberhentikan. Jadi, persoalannya memberhentikan itu tidak salah, tapi kenapa terjadi proses-proses pemindahan yang sepertinya menimbulkan tanda tanya,” kata Mahfud. (WS05)
