Ekonom, Halim Alamsyah, menyoroti Indeks Ketidakpastian Ekonomi Indonesia atau World Unertainty Index (WUI) yang melonjak pada kuartal II-2025 mencapai 1,10. Ia melihat, memang sejak 2020 Uncertainty Indeks untuk Indonesia cecnderung naik.
“Tapi baru naik yang tertinggi baru beberapa hari ini, saya juga kaget, bahkan ini lebih tinggi dari tahun 1955 coba, bayangkan,” kata Halim kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program B.E.P di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (08/10/2025).
Jadi, ia menerangkan, selama ini kita relatif kadang-kadang tinggi, tapi kembali ke arah normal yang untuk Indonesia antara 0,4-0,6 yang paling tinggi. Sekarang, sudah 1,1 dan angka ini menunjukkan ketidakpastian di bidang politik dan bidang ekonomi.
“Barangkali ini memang menjadi PR, tidak hanya Menteri Keuangan, tapi seluruh menteri-menteri di bidang ekonomi, bagaimana menjamin agar kebijakan predictable, itu yang paling penting di dalam situasi ekonomi dunia yang serba tidak pasti,” ujar Halim.
Halim menekankan, dalam situasi ekonomi dunia yang serta tidak pasti, geopolitik yang cepat berubah, pasar yang turun naik, kita jangan menjadi penyebab munculnya ketidakpastian yang baru. Ini yang menyulitkan publik membaca kebijakan ekonomi.
Padahal, ia menekankan, perlu ada kondisi yang membuat kebijakan ekonomi Indonesia yang lebih bisa diduga. Sebab, pengusaha atau pelaku ekonomi pastinya ingin bisa membaca dalam kondisi tertentu apa tindakan Bank Indonesia atau Menteri Keuangan.
“Misalnya, kondisi begini, begini, mestinya BI atau Menkeu akan bertindak seperti yang mereka duga. Sekali-kali kita agak nyeleneh mereka masih tidak apa apa, tapi kalau terus-terusan nyeleneh ya menimbulkan ketidakpastian ini,” kata Halim.
Halim mengingatkan, kita sudah hidup di era yang penuh ketidakpastian. Jadi, yang namanya pendapat itu tidak bisa lagi dimonopoli oleh satu pihak, berbeda dari zaman dulu ketika apa yang disampaikan pemerintah dianggap suatu yang kredibel dan benar.
Walau ada suara-suara tidak setuju, tapi rata-rata pasar akan menggunakan apa yang disampaikan pemerintah sebagai bentuk kepercayaan mereka. Sekarang, Halim melihat, kondisinya berbeda sekali karena media sosial memberikan begitu banyak pendapat.
Artinya, lanjut Halim, sekarang kita harus bisa meyakinkan mana yang betul dan mana yang benar-benar memiliki kredibilitas. Karenanya, Halim menegaskan, yang paling penting bagi pemerintah dewasa ini tidak lain untuk meningkatkan kredibilitas.
“Kredibilitas tidak bisa datang sendiri, ini bukan barang gratis, harus dilakukan upaya untuk meningkatkan kredibilitas ini. Tanpa kredibilitas, tidak mungkin kita bisa punya kebijakan predictabe. Akibatnya, kalau kita tidak bisa predictable akan muncul pendapat yang banyak itu dan akan menimbulkan kebingungan dan volatilitas,” ujar Halim. (WS05)
