Dialog penguatan kapasitas HAM bagi masyarakat melalui implementasi P5HAM diselenggarakan Sabtu 20 September 2025 di Magelang.
Dialog yang digelar Kantor Kemenham RI menghadirkan Anggota DPR RI Vita Ervina, perwakilan tokoh agama, tim tenaga ahli Komisi 13 DPR RI, dan tim dari kantor wilayah jawa tengah.
Anggota DPR RI Vita Ervina menegaskan bahwa negara, sesuai Konstitusi berkewajiban memberikan jaminan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
Negara, melalui konstitusi juga memberikan jaminan atas kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
“Oleh karena itu negara, dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah penting untuk memberikan fasilitasi dalam mewujudkan amanah Konstitusi tersebut diatas,” ujar Politisi Muda PDI Perjuangan itu.
Alumni MM UGM ini juga menambahkan bahwa pada saat yang sama, mengajak masyarakat untuk hidup rukun, berdampingan sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia.
Mengenai pendirian tempat ibadah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
“Aspek ideologi dan Konstitusi dimana setiap warga negara berhak beribadat menurut agama dan kepercayaannya,” ujarnya.
Aspek lainnya adalah toleransi, kerukunan umat. Kerukunan dan toleransi harus terus dikedepankan untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika.
“Kita hormati perbedaan, karena perbedaan sesungguhnya adalah anugerah. Setelah mendengarkan aspirasi masyarakat, kita mendorong agar Pemerintah dapat menerbitkan regulasi tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama akan mempermudah perizinan tempat ibadah dengan surat rekomendasi dari kantor Kementerian Agama setempat,” ujarnya.
Rancangan ini bertujuan untuk menjamin hak beribadah warga negara dan telah dibahas sejak 2021.
“Mengacu pada aspirasi masyarakat dan mengkaji ulang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006”, ungkapnya. FM03
