Apresiasi, Mahfud MD Sebut Reshuffle Tanda Prabowo Sudah Mendengar Aspirasi Masyarakat

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang melakukan perombakan di Kabinet Merah Putih. Ia menilai, langkah itu menandakan kalau Prabowo sudah mendengar aspirasi rakyat.

“Dengan adanya reshuffle ini, yang didului dengan penyelesaian cepat terhadap kerusuhan-kerusuhan dari demo itu berarti Pak Prabowo sudah mau mendengar aspirasi masyarakat sipil,” kata Mahfud kepada terusterang.id yang juga ditayangkan di podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Senin (08/09/2025).

Ia berpendapat, selama ini masyarakat mengeluhkan Prabowo yang dirasa tidak mau mendengar dan tidak pernah merespons aspirasi masyarakat. Bahkan, sampai 10 bulan pemerintahan, berbagai protes tidak direspons.

Analisisnya, pertama pesan ini tidak sampai ke Prabowo karena terlalu ada yang memagari. Kedua, menteri-menteri tidak mengerti apa aspirasi masyarakat sesungguhnya dan cara mengelolanya, sehingga selalu macet.

Kini, setelah demo dan kerusuhan terjadi, Prabowo langsung merespons cepat lewat beberapa quick win. Antara lain, meredakan dulu kerusuhan, serta tindak kekerasan yang mengorbankan baik rakyat maupun aparat.

Lalu, segera reshuffle kabinet karena kabinet ini tidak memenuhi syarat untuk membawa Indonesia lebih maju. Mahfud merasa, kabinet tidak hanya perlu diisi orang-orang pintar, tapi berintegritas ada ada rekam jejak.

“Kadang kala orang pintar sekali tapi tidak punya integritas, tidak mengerti tugas itu juga sering ada, asal diletakkan di satu tempat sebagai bagian dari political trade off. Sekarang Pak Prabowo sudah melakukan itu, menurut saya bagus,” ujar Mahfud.

Terkait menteri-menteri yang direshuffle, ia melihat, tidak semua atas pertimbangan tersebut. Misalnya, ada sosok seperti Sri Mulyani yang integritasnya, kompetensinya, maupun rekam jejaknya memang baik.

Mahfud menduga, Prabowo ingin melakukan kaderisasi di Kemenkeu karena Sri Mulyani sudah cukup lama menempati posisi itu. Terlebih, selama ini beredar kabar Sri Mulyani memang sudah beberapa kali meminta mundur.

“Tapi, jawabannya baru sekarang. Tapi, tidak apa-apa, itu wewenang Presiden sepenuhnya, kita tidak berhak mencampuri, yang penting Presiden mendengar dulu, itu sebagai quick win,” kata Mahfud.

Lalu, ada nama Budi Gunawan yang diakui cukup mengagetkan dan diyakini itu didasari pertimbangan politis lain. Meski begitu, ada nama yang memang selalu diteriakkan masyarakat untuk diganti, seperti Budi Arie.

Sebab, kapabilitasnya untuk itu memang tidak ada, apa yang dikerjakan tidak jelas memberi pertanda akan ada kemajuan kecuali sangat simbolik. Kedua, kasus yang ditinggalkan Budi di Kominfo tidak bisa dilepaskan.

“Tanpa rasa benci, bukan karena benci, tapi karena dari logika hukum begitu, ada intelektual aktor, ada pelaksananya, dan seterusnya. Saya kira ini pintu yang dibuka oleh pemerintah untuk masuk ke situ, kalau mau sungguh sungguh penegakan hukum, kita lihat saya perkembangannya,” ujar Mahfud. (*)