Ekonom Senior Sarankan Pemerintah Perbaiki Strategi Komunikasi dan Utamakan Kejujuran

Ekonom, Halim Alamsyah menyarankan, pemerintah merumuskan kembali komunikasi yang lebih baik dalam menjelaskan strategi ekonomi. Ia mengingatkan, Presiden Prabowo merupakan sosok yang sudah dipilih dan diterima rakyat untuk memimpin Indonesia.

“Dia juga punya tanggung jawab saya kira untuk menjelaskan ke masyarakat strategi ekonominya secara lebih gamblang. Misalnya ada kekurangan, ya disampaikan, state capitalism itu bukan barang haram karena memang Pasal 33 UUD kita diartikan bisa seperti itu, tinggal masalahnya bagaimana menjelaskan fungsi APBN kita itu sekarang lebih fokus untuk stabilisasi sosial dan ekonomi,” kata Halim kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam B.E.P di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (29/04/2026).

Ia menilai, pemerintah pusat, tidak harus langsung Presiden Prabowo sendiri, harus memberi penjelasan program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Perumahan Rakyat, atau infrastruktur-infrastruktur besar lain.

“Harus dijelaskan mengapa kok terjadi istilah mereka itu growing centralization in policy making, kenapa TKD dikurangi, tapi dikembalikan ke pusat, sehingga kegiatan ekonomi, konsumsi, terutama yang berbasis konsumsi, dikendalikan pemerintah pusat. Mungkin Prabowo tidak mau menjelaskan atau bagaimana, timnya lah yang menjelaskan, kenapa lebih efektif, kebocoran lebih sedikit, sehingga ini secara rasional oke,” ujar Halim.

Kemudian, ia menyampaikan, kalau memang korupsi dinilai sebagai masalah tangkap orang-orang yang korupsi tanpa pandang bulu. Halim menekankan, jangan sampai masyarakat menganggap penegakan hukum masih dilakukan secara tebang pilih.

Hal itu dirasa penting untuk menunjukkan dan membuktikan kalau apa yang dilakukan pemerintah memang bertujuan membuat Indonesia lebih makmur, lebih adil, dan bersih. Lalu, jangan takut menjelaskan jika ada kelangkaan atau guncangan di keuangan kita.

“Pemerintah harus meyakini keduanya ya saran saya, peran stabilisasi tetap penting untuk Indonesia. Kalau stabilisasi hanya di bidang sosial ekonomi, ya itu mungkin hitung-hitungan secara politik, tapi bagi dunia keuangan stabilisasi dilakukan oleh bank sentral. Namun, yang kita saksikan sekarang di Indonesia ini, ini terjadi kebijakan yang tidak harmonis ini antara fiskal dengan moneter,” kata Halim.

Bagi Halim, jangan dibiarkan konflik antara pemangku di bidang fiskal dan moneter. Jangan pemerintah tetap bersikukuh ingin pertumbuhan ekonomi 7-8 persen, tapi ketika rupiah sudah lemah seperti sekarang mencari kambing hitam untuk disalahkan.

Halim menekankan, Bank Indonesia sebagai bank sentral perlu dijaga independensinya karena dia menjadi jangkar stabilitas dan keuangan. Sementara, langkah pemerintah memindahkan uang dari BI ke bank-bank itu sudah menciptakan fiscal dominant.

“Jadi, ini ada risiko lain, bahwa begitu bank pemerintah menggunakan uang itu ke bank-bank, ke sistem perbankan, dia harus siap-siap lagi dengan safety stock untuk rekening yang ada di BI. Kalau tidak dia harus siap-siap berutang lagi mengeluarkan lagi SBN dan itulah yang membuat pasar berpersepsi negatif terhadap pemerintah,” ujar Halim.

Terkait state capitalism, ia menambahkan, ada dua pernyataan yang sering diungkap Presiden Prabowo yang mungkin bisa ditafsir sebagai strategi ekonominya. Menurut Halim, sudah sangat jelas kalau Presiden Prabowo ingin mendahulukan rakyat banyak.

Ia merasa, itu tidak perlu diragukan karena Presiden Prabowo tampak ingin rakyat betul-betul bisa makan, betul-betul memiliki hunian, dan lain-lain. Halim menilai, tidak ada yang masalah dari itu karena tentu tujuan itu didukung seluruh rakyat.

“Saya kira nothing’s wrong with that. Masalahnya, tinggal apakah ini sesuai tidak dengan kemampuan kita dalam menyediakan pembiayaannya, pertanyaan pasar di situ,” kata Halim. (WS05)