Para Akademisi RI di Inggris Desak Prabowo Reshuffle Kabinet, Pimpinan Polri Mundur

Akademisi RI di Britania Raya berduka atas meninggalnya warga sipil tidak berdosa dan mengecam tegas kekerasan yang dilakukan aparat. Kekerasan polisi, meninggalnya warga sipil, dan kerusuhan di berbagai daerah dinilai sebagai tragedi kemanusiaan yang bisa berdampak buruk pada keutuhan bangsa.

Mereka mengingatkan, UUD 1945 menggariskan hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sebagai hak asasi warga negara, yang tidak sepatutnya direspons kekerasan. Tugas negara menjaga hak itu dengan prinsip kemanusiaan yang adil, beradab dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Mereka malihat, masalah yang terjadi di Indonesia bersifat multi-sektoral. Apa yang terjadi jadi tuntutan masyarakat sipil berakar dari masalah kebijakan  pemerintah hari ini, yang semestinya direspons secara konstruktif oleh pemerintah dengan perbaikan kebijakan, bukan kekerasan terhadap warga sipil.

“Sebagai warga Indonesia yang tinggal di Inggris Raya, kami bersepakat dengan elemen masyarakat sipil dan gerakan rakyat yang menuntut perubahan kebijakan yang signifikan. Disertai akuntabilitas dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, beserta seluruh aparatur pemerintahan di semua tingkatan,” tulis pernyataan tersebut, dikutip Rabu (03/09/2025).

Berikut pernyataan sikap akademisi Indonesia se-Britania Raya:

1. Mengecam kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan tindak penghakiman sepihak terhadap pengunjuk rasa baik oleh aparat negara maupun elemen masyarakat yang tidak bertanggungjawab di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan daerah-daerah lain. Mendesak pihak yang bertanggung jawab, terutama pejabat-pejabat kepolisian terkait bertanggung jawab, minimal dengan mengundurkan diri. Juga mendorong reformasi sektor keamanan dan kepolisian secara menyeluruh memastikan aparat kepolisian dan institusi keamanan melaksanakan kerja secara profesional.
2. Mendesak Presiden untuk segera melakukan pergantian (reshuffle) dan perampingan kabinet secara menyeluruh untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Kami mendesak Presiden untuk mengevaluasi dan mengganti menteri-menteri yang gagal, tidak kompeten, memiliki konflik kepentingan dengan bisnis dan relasi politik, atau yang tersangkut kasus korupsi. Terutama, menyoroti kinerja menteri dan kepala lembaga yang terkait dengan pengambilan kebijakan ekonomi, keuangan, agraria, kesejahteraan sosial, serta keamanan dan kepolisian untuk evaluasi lebih jauh.
3. Menuntut reformasi total pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR harus lebih transparan dan terbuka terhadap audit. Selain itu, DPR harus menghentikan pengesahan kebijakan yang justru menambah kesenjangan sosial-ekonomi dan membebani rakyat. Secara khusus, kami meminta agar DPR meninjau ulang remunerasi yang tidak proporsional yang sangat jauh dari gaji minimum masyarakat, dengan patokan yang proporsional terhadap PDB Per Kapita Indonesia.
4. Menuntut pemerintah untuk secara serius menanggapi tuntutan rakyat dengan berfokus pada akar permasalahan dari tuntutan masyarakat hari ini, yakni ketimpangan ekonomi dan taraf hidup masyarakat yang rendah. Kami mendesak pemerintah untuk memperhatikan hak-hak pekerja transportasi daring, pekerja rumah tangga, masyarakat adat. Salah satunya, secara konkret, meminta agar pemerintah memperhatikan dan segera menanggapi secara serius tuntutan buruh dalam demonstrasi Kamis, 28 Agustus 2025. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang berpihak pada masyarakat, bukan kepentingan segelintir elit yang memperkaya diri sendiri di saat masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan.
5. Mengecam keras praktik pembagian jabatan sebagai imbalan politik baik di BUMN maupun lembaga negara. Praktek ini tidak hanya merusak profesionalisme, tapi juga menjadi alat untuk membeli dukungan politik dan mengabaikan kompetensi. Kami menuntut pemerintah untuk menghentikan praktik ini dan hanya menempatkan individu yang profesional dan berintegritas di posisi-posisi strategis, demi tata kelola yang bersih dan akuntabel.
6. Menyerukan pada para akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memperhatikan secara serius persoalan-persoalan konkret yang dihadapi masyarakat akibat kebijakan pemerintah, alih-alih merapat pada kekuasaan. Para tokoh masyarakat, intelektual dan terutama pemuka agama adalah penyangga keutuhan bangsa dan memiliki peran vital untuk mendampingi mendampingi dan membela masyarakat, bukan untuk melegitimasi kebijakan pemerintah tanpa kritik.

Sebagai akademisi Indonesia di Britania Raya, mereka menyerukan pada masyarakat untuk waspada terhadap provokasi kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, dan terus menyuarakan aspirasi secara damai. Mari memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, menghindari segala bentuk kekerasan.

“Tujuan kita adalah menuntut perubahan yang  adil dan mendasar. Waspadai setiap upaya yang mencoba memecah belah rakyat dengan meletupkan kekerasan. Mari saling menjaga agar hak konstitusional kita untuk menyuarakan pendapat dan keresahan tetap murni dan berintegritas,” tutup pernyataan tersebut. (WS05)