Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menceritakan pengalaman menghadapi mafia pangan saat hadir dalam podcast Terus Terang Mahfud MD. Menurut Amran, menghadapi mafia memang berat, tapi sebagai pejabat negara dirinya tidak boleh lelah mengingat amanah yang diemban.
“Iya memang berat, tapi tidak boleh lelah. Ini yang sedang ramai masalah beras ini,” kata Amran, Selasa (22/07/2025).
Amran menceritakan pengalaman belum lama ini membongkar mafia pangan di Pasar Induk Beras Cipinang. Ia menjelaskan, ada anomali-anomali ditemukan seperti data beras ke luar yang mencapai 11.000 ton satu hari, yang mana tidak mungkin karena maksimal 3.000 ton satu hari.
Amran mengungkapkan, dari 268 sampel beras yang dicek di 13 laboratorium seluruh Indonesia ada 86 persen atau 212 tidak sesuai standar. Pun dari harga beras yang seharusnya Rp 12.500 per kilogram, ditemukan di pasar-pasar dijual mulai dari Rp 14.000-Rp 17.000 per kilogram.
“Selama 10 tahun kerugiannya bisa tembus Rp 900 triliun, ini kerja mafia pangan,” ujar Amran.
Walau beda-beda kategori, yang jelas ketika tidak sesuai regulasi yang dikeluarkan Pemerintah akan merugikan rakyat Indonesia. Bagi Amran, jika yang dirugikan masyarakat atas beda harga Rp 1.000 tentu tidak masalah, tapi akan begitu terasa bagi mereka yang hidupnya pas-pasan.
Pun, lanjut Amran, bagi petani yang hanya mendapat biasanya Rp 1.500-2.000 per kilogram, dan harus bekerja 4 bulan dengan uang pinjaman, uang berbunga dari tengkulak. Tapi, mereka yang hanya menggiling, memoles, memperbaiki kemasan bisa meraup untung Rp 3.000 per kilogram.
“Ini tidak adil, ini tidak adil, pasti tidak sesuai Pancasila, tidak ada keadilan, tidak ada peri kemanusiaan,” kata Amran.
Amran menekankan, temuan-temuan Satgas Pangan semua sudah dilaporkan ke Kapolri dan Jaksa Agung secara tertulis. Sekarang, ia menyampaikan, tinggal semua, termasuk masyarakat, sama-sama kawal agar aparat penegak hukum mampu mengusut kasus itu sampai tuntas.
Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menilai, ketika pemimpin tertinggi sudah menunjukkan sikap tegas, seharusnya menteri-menteri sebagai pembantu dapat bertindak tegas, termasuk dalam memberantas mafia. Mahfud meyakini, Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk itu.
“Kalau Presiden-nya sudah tegas bawahnya harus dong. Saya percaya Prabowo punya keinginan yang seperti itu, tapi memang karena sudah terlalu lama kerusakan itu jadi memang harus ditata pelan-pelan,” ujar Mahfud.
Mahfud turut merespons cerita Menteri Amran yang sudah membuat laporan-laporan ke Polri maupun Kejagung terkait mafia pangan. Ia berharap, aparat bisa bergerak cepat karena selama ini banyak perkara-perkara besar yang malah macet, saling lempar, atau malah hilang di aparat.
“Saya berharap laporan-laporan Pak Menteri ini, Pak Amran supaya Kejagung, Kepolisian, terus kalau sudah jelas indikasinya segera saja ditindak, rakyat pasti akan senang,” kata Mahfud. (WS05)
