Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf berharap, perang yang terjadi antara Israel-Iran bisa berlangsung lebih lama. Pasalnya, ia menilai, Israel begitu terdesak, bahkan sejak hari pertama militer sudah melarang dan menangkap jurnalis-jurnalis yang merekam tempat-tempat strategis yang terkena hantaman Iran.
Hal itu sudah cukup menggambarkan begitu terdesaknya Israel menghadapi Iran. Namun, ia berpendapat, perang yang terjadi antara Israel dengan Iran tidak akan memberi pengaruh banyak terhadap penjajahan Israel terhadap Palestina, dan tidak pula menambah peluang kemerdekaan kepada bangsa Palestina.
“Kalau peluang itu Palestina merdeka sebenarnya negara Palestina tidak akan pernah ada, itu baik karena faktor internal Israel-Palestina, serta faktor eksternal tidak ada yang mendukung,” kata Faisal saat menjadi narasumber dalam program Poker yang tayang di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (19/06/2025).
Faisal turut mengkritik sikap Indonesia yang selama ini melakukan pembelaan terhadap Palestina hanya ikut konsep barat, bukan nilai atau pengalaman kita sebagai bangsa yang pernah dijajah. Karenanya, ia menilai, keliru kalau kita mengikuti konsep Solusi Dua Negara yang jelas-jelas dikembangkan Barat.
Hal itu tentu saja ditolak mentah-mentah oleh bangsa Palestina yang bahkan tidak pernah dilibatkan jika kemerdekaan mereka benar-benar ingin diwujudkan. Kemudian, ia mengingatkan, secara internal baik di Palestina maupun di Israel, ada kelompok-kelompok yang tidak mau mengakui eksistensi masing-masing.
“Itu adalah konsep asing, tidak pernah dibawa ke referendum Palestina, bukan aspirasi bangsa Palestina. Kan aneh kita bangsa yang pernah dijajah mendukung berdiri negara Palestina berdasarkan konsep asing, kayak kita dijajah tiba-tiba Belanda sama yang lain ngomong nanti di Indonesia kalau jadi negara ini saja,” ujar Faisal.
Menurut Faisal, penerapan Solusi Dua Negara makin menggerus Palestina karena Tepi Barat dengan Gaza luasnya hanya 22 persen, dikurangi tembok pemisah yang panjangnya 750 kilometer dan sudah dibangun sejak 2002 atau berkurang 10 persen. Belum lagi sudah begitu banyak permukiman Yahudi ilegal dibangun.
Bagi Faisal, salah satu solusi paling adil berdasarkan resolusi internasional kembali ke Resolusi PBB 1947 terkait partisi yang membagi Israel atau kala itu masih warga Yahudi mendapat 52 persen dan Palestina 45 persen. Sisanya, Yerusalem dan Bethlehem menjadi kota internasional di bawah hukum internasional.
“Tapi, Israel sudah caplok sepihak, melanggar hukum internasional. Faktor eksternalnya, panggung politik yang tidak adil, kan syarat-syarat negara diakui di dunia internasional harus ada rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat tidak akan pernah mau mengakui negara Palestina,” kata Faisal.
Ia menambahkan, saat ini sudah sangat susah jika mau mengurai isu penjajahan Israel terhadap Palestina karena begitu banyak permasalahan yang belum diselesaikan. Karenanya, Faisal merasa, terlalu jauh jika kita membicarakan kemerdekaan Palestina, apalagi jika hanya karena berlangsungnya perang Israel-Iran.
Selama ini, ia mengingatkan, dunia tidak mampu memaksa Israel menghentikan genosida yang dilakukan ke bangsa Palestina. Lalu, tidak mampu memaksa Israel mencabut blockade terhadap Gaza, tidak mampu memaksa merobohkan tembok pemisah maupun semua permukiman ilegal warga Yahudi di Tepi Barat.
“Terlalu jauh bicara tentang negara Palestina padahal isu isu penting tadi kita tidak bsia memaksa Israel. Belum lagi memaksa Amerika mencabut pengakuan sepihak bahwa Yerusalem ibu kota Israel, itu zaman periode pertama Trump, 6 Desember 2017, jadi terlalu jauh berbicara tentang kemerdekaan Palestina,” ujar Faisal. (*)
