Ambisi Pemerintah Tulis Ulang Sejarah Buat Publik Resah, Ini Alasannya!

Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menggagas tim untuk menulis ulang atau merevisi sejarah Indonesia. Langkah ini sempat menuai kontroversi di tengah publik lantaran muncul istilah yang akan ditulis menggunakan istilah yang sangat aneh yaitu sejarah resmi.

 

Intelektual, Hamid Basyaib mengatakan, tidak boleh ada Pemerintah mana pun mengklaim kalau sejarah yang dibuatnya atau sejarah versinya merupakan sejarah resmi. Sebab, klaim seperti itu bisa menegasikan sejarah-sejarah versi yang lainnya dan membuatnya tidak resmi.

 

“Untunglah, alhamdulillah, Menteri Fadli Zon merevisi itu, menyebut bahwa istilah sejarah resmi itu tidak ada, atau sudah dihapus atau apapun, yang penting tidak ada,” kata Hamid dalam program Perspektif di kanal YouTube Terus Terang Media, Minggu (02/06/2025).

 

Tapi, Hamid menyoroti proses yang sejauh ini disebut tidak transparan karena publik memang tidak pernah tahu soal rencana itu. Menteri Fadli Zon secara tiba-tiba menyebut kalau buku sejarah baru yang ditulis akan terbit pada Agustus mendatang sebagai hadiah kemerdekaan.

 

Hamid merasa aneh mendengar rencana penerbitan karena itu berarti sejarah baru ini akan ditulis hanya dalam waktu tiga bulan. Sebab, publik belum pula tahu siapa saja yang akan menjadi penulis sejara itu, kapan saja itu ditulis, dan apa alasan penulisan dilakukan buru-buru.

 

“Karena itu, ada satu koalisi masyarakat dipimpin Pak Marzuki Darusman mempersoalkan ini, mempersoalkan hal-hal seputar penulisan sejarah ini, baik prosedur maupun substansi dengan mendatangi DPR, ini suatu cara yang baik sekali, demokratis dan konstitusional,” ujar Hamid.

 

Selain itu, ada pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Kebudayaan, anak buah dari Menteri Fadli Zon yang menyebut mereka yang mempertanyakan rencana ini merupakan kelompok yang berpaham radikal dan sesat. Bagi Hamid, ini merupakan vonis yang luar biasa aneh dan salah.

 

Apalagi, lanjut Hamid, kelompok yang berisi tokoh-tokoh ini sudah menempuh prosedur demokratis yang konstitusional, yaitu mempertanyakan ke DPR. Lalu, sampai sekarang masih ada dialog antara tokoh-tokoh tersebut dengan DPR maupun ke Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.

 

“Tuntutan koalisi yang dipimpin Pak Marzuki Darusman itu sah sekali untuk mempertanyakan juga sebenarnya metodologinya apa, kan ada banyak, dan kenapa suatu metodologi tertentu dipilih dan bukan yang lainnya. Jadi, ada banyak pertanyaan yang valid untuk diajukan. Kenapa? Karena ini menyangkut sesuatu yang sangat serius, yaitu satu penulisan sejarah,” kata Hamid.

 

Hamid menambahkan, sejarah baru ini akan dibaca jutaan anak bangsa, sehingga pantas orang mempertanyakan dan diharapkan semua dibuka seterang-terangnya. Sebab, ini adalah urusan kita bersama, sama sekali bukan hanya urusan Pemerintah yang sedang berkuasa sekarang.

 

Menurut Hamid, jika semua terpenuhi silakan Pemerintah membuat apa saja, dan setelah nanti jadi masih terbuka untuk dikritik. Sebab, ini merupakan tanggung jawab semua, menjadi urusan bangsa secara keseluruhan, dan rezim mana pun usai rezim ini berlalu juga pasti terpengaruh.

 

“Karena itu, sangat baik jika Pak Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan yang kelihatannya jadi juru bicara terpenting dalam urusan ini membolehkan itu, membuka ruang dialog yang wajar, yang normal, untuk kebaikan kita bersama. Itu saja saya rasa, ini saya kira bukan permintaan yang mewah, ini permintaan yang wajar,” ujar Hamid. (*)