Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menilai, Kejaksaan Agung (Kejagung) seharusnya memanggil eks Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam tindak lanjut kasus korupsi di Pertamina. Ia menekankan, Ahok perlu dipanggil untuk menguraikan masalah-masalah yang ada di internal Pertamina.
“Itu kan keyakinan Ahok, dan Ahok ada di situ, menurut saya Ahok perlu dipanggil, perlu dipanggil bukan untuk pertanggung jawaban pidana, dia menjelaskan saja, sehingga nanti masalah-masalah pidananya bisa terurai,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (11/03/2025).
Ia menuturkan, secara logika hukum saja sudah cukup jelas kalau selain mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, orang-orang yang berada di atas mereka harus pula diperiksa. Mahfud berpendapat, kemungkinannya hanya dua, yaitu antara mereka mungkin melakukan lalai atau memang mereka terlibat.
Mahfud meyakini, peran orang-orang besar di atas tersangka ini harus dibuka kalau Indonesia mau baik. Karenanya, ia menyarankan, Kejagung segera memanggil Ahok untuk mengurai masalah-masalah yang ada, sekaligus membuka siapa saja tangan-tangan besar yang dimaksud terlibat dalam kasus korupsi ini.
“Oleh sebab itu dia perlu dipanggil, pernyataan-pernyataannya itu jelas bisa memberi peta jalan untuk menemukan siapa-siapa pelakunya. Jadi ahok, Kejaksaan Agung sebaiknya memanggil Ahok, bukan untuk pertanggung jawaban pidana dia, ya sebagai pemberi keterangan saja, saksi misalnya,” ujar Mahfud.
Mahfud memberi apresiasi terhadap Kejagung atas terbongkarnya kasus korupsi Pertamina, yang diyakini tidak akan bisa tanpa ada isyarat-isyarat, bahkan dorongan Presiden Prabowo. Sebab, kasusnya memang sudah lama dan oleh presiden-presiden sebelumnya tidak bisa dibongkar karena ada jaringan yang besar.
Tapi, Mahfud mengaku mulai khawatir kalau kasus ini akan tenggelam lagi seperti kasus-kasus besar yang beberapa waktu terakhir ini terbongkar. Terlebih, belakangan Jaksa Agung malah menyampaikan pesan agar publik tidak meninggalkan Pertamina, sehingga seperti mengurangi tekanan terhadap Pertamina.
Mahfud menduga, Jaksa Agung menyampaikan itu karena Pertamina hari ini sudah tidak lagi mendapat kepercayaan public, dan masyarakat sudah mulai memberi bensin dari SPBU-SPBU swasta. Selain itu, bisa karena Jaksa Agung didatangi petinggi-petinggi Pertamina, seperti yang disampaikan di konferensi pers.
“Mungkin Jaksa Agung mengatakan itu karena didatangi Direktur Utama dan Komisaris Utama pertamina, waktu jumpa pers kan mengatakan itu. Mungkin juga, sesudah ribut seperti Komdigi, seperti Pagar Laut, ini ternyata berbalik, muncul unsur-unsur pelaku-pelakunya ini ada pejabat loh ini, sehingga mencari segala cara agar cukup berhenti di 9 orang, kira-kira di belakang ini masalah berat yang dihadapi,” kata Mahfud.
Bagi Mahfud, jika itu yang terjadi dan selalu permisif terhadap keterlibatan orang, tidak akan ada kasus-kasus besar di negeri ini yang ditangani penegak hukum akan selesai sampai tuntas. Sebab, walau logika publik sudah menduga orang-orang yang terlibat, yang bisa menyampaikan itu hanya penegak hukum.
Menurut Mahfud, bisa jadi pemain-pemain besar ini memiliki kaitan tertentu dengan orang-orang kuat di pemerintahan, bukan di oligarki saja. Artinya, oligarki sudah berpengaruh terhadap oknum-oknum besar di pemerintah, sehingga kasus-kasus yang ada harus dikendalikan agar tidak membahayakan posisi mereka.
“Kalau diteruskan bahaya, sudah cukup di sini saja, dibelokkan saja, dikurangi sedikit demi sedikit isunya. Tapi, kan tidak boleh menghilangkan jejak orang-orangnya, kalau tidak sadar dengan ini tidak akan selesai lagi ini, akan seperti yang lain, seperti domino, ini kasus tutup, ini kasus tutup, hilang semua,” ujar Mahfud. (*)
