Intelektual, Hamid Basyaib, menyoroti begitu banyak kekacauan komunikasi dari pemerintah ke rakyatnya akhir-akhir ini. Contohnya, komunikasi terkait LPG dan kasus pagar laut yang benar-benar menunjukkan kekacauan karena begitu banyak orang bicara, dan antar satu pejabat dengan pejabat lain tidak sinkron.
Dalam kasus LPG, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan larangan pengecer untuk menjual dan ketika disalahkan malah berkelit kalau itu semua perintah Presiden Prabowo. Tapi, keesokan harinya ada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang mengoreksi penjelasan Menteri ESDM terkait LPG tersebut.
“Dengan bilang bahwa Presiden Prabowo tidak pernah menginstruksikan itu atau tidak pernah menempuh kebijakan tersebut. Siapa yang ngomong itu, tidak lain tidak bukan Wakil Ketua DPR RI, yang namanya Sufmi Dasco Ahmad, yang sudah jelas bukan masuk wilayah dia untuk memberi keterangan semacam ini,” kata Hamid dalam program Perspektif di kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat (21/02/2025).
Ada pula peristiwa luar biasa yaitu pembangunan 30 kilometer pagar laut yang ujungnya ingin mengkavling wilayah laut jadi daratan seluas 800 hektar. Namun, lagi-lagi tidak ada satupun pejabat berani mengambil tanggung jawab menjelaskan karena Menteri KKP saja, Sakti Wahyu Trenggono, bilang tidak tahu-menahu.
“Setelah kontroversi berjalan berhari-hari, barulah dia buka suara, tapi suaranya juga tidak memperjelas situasi. Ada menteri haqul yaqin dalam kontroversi itu tidak ada satupun pejabat di jajaran BPN semasa dia yang terlibat. Kalau begitu, kalau bukan di masa dia orang bisa menduga berarti di masa sebelumnya, yaitu Menteri AHY, intinya semuanya kacau balau tidak jelas,” ujar jurnalis dan penulis senior tersebut.
Hamid mengingatkan, bagi sebuah pemerintahan, kekacauan semacam ini berdampak buruk sekali seperti ketidakpercayaan publik akan meluas. Kemudian, ketika ini sudah dilihat sebagai preseden, untuk hal-hal berikutnya publik pasti sudah memiliki tendensi tidak percaya atau lama-lama sinis dan menertawakan.
“Buruk sekali pemerintahan yang wibawanya merosot gara-gara kekacauan komunikasi semacam ini,” kata Hamid.
Padahal, ia menilai, sebenarnya publik tidak butuh macam-macam dan sangat sering hanya membutuhkan informasi yang sehat dan positif untuk bisa bergairah dan produktif dalam bekerja. Namun, Hamid menilai, dalam kerangka yang lebih luas lagi malah akan muncul ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum.
“Kalau saya investor asing, katakan dari negara barat begitu, mau investasi di sini USD 10 miliar untuk bikin sesuatu di Karawang. Anda bisa bayangkan bagaimana saya bisa berani berjudi begitu besar, menaruh duit USD 10 miliar di negara yang pemerintahnya melakukan komunikasi publik begitu buruknya,” ujar Hamid.
Hamid turut menyayangkan kehadiran Presidential Communication Office (PCO) yang sudah merekrut begitu banyak personel, tapi malah tidak muncul ketika waktu-waktu krusial. Padahal, ia merasa, itu malah merupakan momen-momen yang mereka perlu hadir untuk komunikasi sebaik-baiknya kepada publik.
“Dalam hal ini menteri anu lah, dalam hal ini wakil dpr lah, justru bukan petugas yang paling berwenang. Ini menimbulkan pertanyaan baru, jadi apa kerja mereka kira-kira. Jadi, secara umum gambarannya ini sangat buram, sangat sulit untuk dijadikan pegangan oleh publik, termasuk para investor,” kata Hamid.
Hamid menyarankan, Presiden Prabowo mengumpulkan kementerian-kementerian, diberi kesepahaman soal masalah-masalah dengan tingkat kegawatan tertentu harus lewat PCO. Namun, ia turut mengingatkan tentang dampak buruk seringnya Presiden Prabowo mengancam dan menggertak pembantunya sendiri.
Menurut Hamid, kebiasaan itu akan membuat menteri-menteri tertentu cenderung bungkam karena diam paling selamat, paling aman, daripada bicara tapi berakhir dibully publik dan dimarahi Presiden Prabowo. Ia menilai, ini bisa jadi ketidaksehatan tersendiri karena pembantunya kurang bisa bekerja dengan tenang.
“Jadi, sekali lagi, komunikasi ini penting sekali dan pemerintahan yang sekarang tidak perlu mengurangi keburukan-keburukan dari pemerintahan sebelumnya, yang sebelumnya juga ada masalah walau harus secara fair kita akui yang sekarang ini memang intensitasnya lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Sekarang, baru 100 hari pertama sudah begini banyak kekacauan dalam komunikasi publik,” ujar Hamid. (*)
