Mahfud MD: Jangan Jadi Nihilis atau Fatalis, Kebijakan Pemerintah Harus Dikritisi Secara Obyektif

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengajak kampus-kampus tetap menjaga sikap kritis obyektif. Artinya, akademisi-akademisi mampu melihat situasi, sehingga mau memuji dan mengapresiasi apa yang sudah baik dikerjakan pemerintah, tapi juga mampu meluruskan kebijakan-kebijakan yang belum baik.

“Maka, saya katakan Anda jangan sekali-kali menjadi nihilis, mengatakan semua yang dilakukan pemerintah itu salah, tidak, banyak yang bagus, jangan nihilis. Jangan juga sampai fatalis, menyatakan sudah serahkan, terserah, kita tidak bisa apa-apa, diam saja, itu juga tidak boleh,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (18/02/2025).

Hal itu disampaikan karena Mahfud melihat ada perubahan kampus yang dulu berfungsi sebagai menara api, memberi pencerahan dan penerangan kepada masyarakat, atau sebagai menara air, jadi penyejuk. Ia merasa, kampus bukan menara gading yang tampak indah, tapi hanya bisa dilihat dari jauh keindahannya.

Sayangnya, Mahfud menyampaikan, walau masih ada alumni-alumni perguruan tinggi yang masih bersikap kritis, banyak yang sekarang menjadi penakut. Ia menduga, banyak kampus-kampus yang kini tidak berani bicara lantang karena ada proxy-proxy yang memecah atau menawari kenyamanan tertentu agar diam.

Selain itu, Mahfud mengajak kampus-kampus tidak bersikap skeptisisme radikal, selalu mempersoalkan, membantah, menuding semua omon-omon tanpa mendengarkan duduk permasalahannya. Jangan pula menjadi pesisme ekstrim, tidak mau berbuat apa-apa karena merasa tidak ada yang bisa diharapkan.

“Nah, kita orang kampus itu harus obyektif, yang baik katakan baik, yang jelek katakan jelek,” ujar Mahfud.

Mahfud mengambil contoh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, itu merupakan program yang baik dan sudah dijanjikan, sehingga harus dipenuhi. Pun kebijakan-kebijakan seperti kenaikan gaji hakim, guru honorer, bahkan program masuk perguruan tinggi gratis yang harus didukung, bukan cuma dinyinyiri.

Kemudian, ada program Food Estate yang dinilai harus didukung karena kita perlu ada kedaulatan pangan, serta efisiensi anggaran yang belakangan menimbulkan pro-kontra. Bagi Mahfud, efisiensi anggaran tidak boleh dikritik secara membabi-buta karena sejak Orde Baru kita selalu mengeluh pemerintah tidak efisien.

Menurut Mahfud, kita perlu mendukung kebijakan efisiensi anggaran karena itu salah satu alasan rakyat Indonesia melakukan Reformasi. Persoalannya, Mahfud menerangkan, pemberlakukan efisiensi anggaran itu bukan berarti pemotongan anggaran semata hanya untuk menjalankan program-program yang lainnya.

“Anggaran yang sudah benar tidak harus dipotong, anggaran yang sudah berjalan tidak harus ditiadakan, Anggaran hanya dijadikan kompensasi karena kami kasih makan gratis, maka anggaran ini harus dipotong, bukan begitu efisiensi, efisiensi itu untuk yang bagus-bagus cari sumber sumber produktif untuk biayai,” kata Mahfud.

Mahfud menambahkan, kalau mau kasih makan gratis tapi ambil anggaran yang buat orang kehilangan lapangan kerja, dari infrasturktur, dari pendidikan, bukan efisiensi. Bagi Mahfud, efisiensi itu memotong anggaran yang dihamburkan, kunjungan luar negeri yang tidak jelas, rapat-rapat di hotel, dan lain-lain.

“Kita dukung tindakan efisiensi itu karena in-efisien itu bagian dari cara orang melakukan korupsi yang harus kita perangi, tapi efisiensi harus tepat. Bukan harus memotong di rata-rata anggaran ini potong sekitan ratus persen, ini sekian puluh persen, itu bukan efisiensi, tidak ada perhitungan,” ujar Mahfud. (*)