Kreator konten, Cania Citta melihat, masih banyak masyarakat yang keliru melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Contohnya, beberapa waktu lalu ketika pemerintah kekurangan anggaran, tapi malah berencana memilih menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen sebagai solusinya.
Kemudian, muncul kritik dari orang-orang kalau pemerintah seharusnya melakukan penghematan terlebih dulu, jika membutuhkan dana lebih demi menutupi kekurangan anggaran. Penghematan yang seharusnya dilakukan antara lain mengurangi anggaran fantastits dari fasilitas pejabat seperti mobil-mobil mewah.
“Banyak netizen yang bilang pemerintah kita bodoh. Nah, itu bukan kebodohan, siapa orang yang mau mengurangi kenyamanan hidupnya, justru dia tidak bodoh, justru dia pintar dan jahat, dia jahat, dia bukan bodoh,” kata Cania dalam program Poker di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (29/01/2024).
Cania meyakini, orang-orang yang membuat kebijakan seperti itu bukan tidak mengerti kalau anggaran kita bisa dihemat, termasuk membeli kendaraan yang lebih murah. Tapi, mereka memilih berlaku jahat karena tidak ingin mengorbankan kenyamanannya, dan lebih rela kenyamanan orang lain yang diambil.
“Dia tidak mau mengorbankan kenyamanannya, dia maunya mengorbankan kelas menengah biar jadi miskin, yang miskin biar tetap miskin dengan pajak yang makin banyak, nah itu kejahatan,” ujar Cania.
Salah satu penulis buku berjudul ‘Makanya, Mikir’ itu menekankan, masyarakat kita memang harus mulai belajar membedakan kapan terjadi kejahatan dan kapan terjadi kebodohan, termasuk menilai kebijakan. Kadang, Cania melihat, kita masih sering salah mengidentifikasi kebijakan itu kejahatan atau kebodohan.
Padahal, Cania berpendapat, kadang-kadang ada kebijakan buruk itu tidak dilakukan atas dasar kejahatan, tapi lebih kepada kebodohan karena pembuat kebijakan tidak mengerti konsekuensi dari kebijakannya itu. Ia menekankan, kesalahan mengidentifikasi itu bisa membuat kita salah merespon kebijakan tersebut.
“Padahal, dia tidak intentional, dia tidak paham bahwa itu konsekuensinya ke situ dan sebaliknya. Kalau kita kira itu kebodohan, padahal sebenarnya memang dia niat begitu, kita jadi tidak tepat meresponnya,” kata Cania.
Menurut Cania, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah itu sebenarnya bukan dilakukan atas dasar kejahatan. Setelah beberapa kali berbicara langsung dengan pembuat kebijakan, ia menilai, ternyata memang mereka tidak mengerti konsekuensi dan jika itu yang terjadi artinya dasarnya kebodohan.
Sebab, Cania menambahkan, mereka bukan dengan sengaja mau merugikan publik atau membuat kebijakan yang pada akhirnya merugikan publik. Sekalipun masih harus melalui riset, Cania merasa, banyak kebijakan-kebijakan buruk yang dibuat pemerintah hadir atas dasar kebodohan, bukan kejahatan.
“Ini harus diriset, tapi dugaan aku, hipotesis, kebanyakan bodoh dibanding jahat, dan kerugiannya jauh lebih besar,” ujar Cania. (*)
