Ekonom: MBG Jangan Mengulang Kesalahan Subsidi Pertalite

Ekonom, Nailul Huda mengatakan, program unggulan Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sudah diluncurkan pemerintah sebenarnya memiliki peluang besar rasionalisasi. Ia berpendapat, tidak harus semua anak-anak murid yang ada di sekolah seluruh Indonesia mendapatkan MBG.

Selain itu, Nailul melihat, manfaat yang didatangkan jauh lebih bear jika program MBG dapat menerapkan targeted subsidy atau diberikan hanya kepada kelompok masyarakat tertentu yang memenuhi syarat. Ia mengingatkan, jangan sampai subsidi tidak tepat sasaran kembali terjadi seperti dalam konteks Pertalite.

“Tidak harus semua murid mendapat MBG karena kita melhat ada peluang berhemat yang lebih besar dan manfaatnya lebih besar juga ketika dia targeted subsidy. Ini kan subsidi, seperti subsidi Pertalite, subsidi Pertalite itu kan banyak yang menikmati orang-orang kaya juga, jangan sampai terjadi lagi, terulang di MBG,” kata Nailul di program Sate Demokrasi di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (22/01/2025).

Direktur Ekonomi Digital Celios itu turut menyoroti sumber pendanaan MBG. Ia berharap, pemerintah dapat memikirkan cara-cara efektif agar ada pendanaan alternatif yang dihasilkan dari penerimaan negara yang sah. Salah satu yang bisa dilakukan yaitu mengumpulkan tambahan dana dari pajak batu bara.

Nailul mengingatkan, pajak dari bidang batu bara angkanya begitu fantastis, tapi seperti masih belum mampu dioptimalkan pemerintah sebagai pendapatan. Kemudian, ia menekankan, masih ada begitu banyak pengemplang-pengemplang pajak yang belum dikejar pemerintah agar menjalankan kewajiban.

“Jangan sampai pengemplang pajak mau dikasih karpet merah, karpet merah lagi, tax amnesty lagi, jangan sampai seperti itu. Padahal, itu Rp 300 triliun yang bisa kita (optimalkan), tidak tahu hitungannya dari mana, tapi Rp 300 triliun itu sangat besar sekali,” ujar Nailul.

Selain itu, Nailul menambahkan, MBG memang perlu dukungan dari semua masyarakat dan pelibatan usaha kecil menengah, terutama yang ada di daerah-daerah. Jangan sampai, ia menegaskan, pelibatan hanya terkonsentrasi ke beberapa titik industry yang akan menyebabkan ketimpangan semakin besar.

“Kalau bisa dieskalasi ke usaha kecil menengah, usaha kecil menengah ditingkatkan usahanya, entah dia bisa bikin paguyubun atau koperasi, itu akan sangat membantu,” kata Nailul.

Sebelumnya, program unggulan Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG), telah diluncurkan pemerintah. Saat ini, anggaran MBG yang telah dialokasikan dari APBN 2025 disepakati sebesar Rp 71 triliun untuk 15-17,5 juta penerima. Sayangnya, dana itu diperkirakan hanya cukup untuk Juni 2025.

Untuk membiayai MBG sampai akhir 2025, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp 140 triliun karena untuk tahun ini MBG akan menyedot anggaran sedikitnya Rp 210 triliun. Meski begitu, Presiden Prabowo sendiri memiliki target penambahan jumlah penerima yang cukup fantastis yaitu sebanyak 82,9 juta anak. (*)