Pakar: Masih Masa Mualaf Demokrasi, Prabowo tidak akan Ganggu Penghapusan PT 20 Persen

Pakar hukum tata negara, Charles Simabura menilai, Presiden Prabowo tidak akan melakukan hal-hal yang mengganggu demokrasi. Termasuk, mengganggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus Presidential Threshold 20 persen atau ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden.

Ia meyakini, Presiden Prabowo memang masih akan berbuat hal-hal yang baik sepanjang masa-masa awal pemerintahan. Sebab, mengutip puisi dari Adhie Massardi yang berjudul Negeri Para Bedebah, Charles menyebut kalau Presiden Prabowo hari ini memang masih berada pada masa-masa mualaf demokrasi.

“Dia bilang Prabowo itu mualaf demokrasi hari ini, sehingga dia tidak akan mau melakukan hal-hal yang memang bertolak belakang dengan demokrasi,” kata Charles saat menjadi salah satu narasumber dalam program Sate (Sajian Tentnag) Demokrasi di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (15/01/2024).

Maka itu, ia mengingatkan, pengakuan Anggota DPR RI yang merupakan politisi PDIP, Arteria Dahlan, tentang perintah Prabowo untuk tidak melanjutkan pembahasan UU Pilkada. Termasuk, lanjut Charles, Prabowo pula yang dikabarkan jadi alasan Ridwan Kamil tidak menggugat ke MK soal Pilgub Jakarta.

Charles menduga, pada masa awal pemerintahan seperti periode pertama, Prabowo akan senantiasa tampil dengan wajah yang sangat demokratis. Bagi Charles, itu pula yang menjadikan pembatasan kekuasaan lima tahun baik karena mencegah siapapun yang berkuasa untuk berubah tidak baik.

“Di situ harapan kita. Itu logika kenapa masa jabatan penting, kalau dia mau merusak paling lama lima tahun. Logikanya, di periode pertama dia akan berbuat baik kalau kita mau lanjutkan, setidaknya kalau dia mau merusak kayak yang kemarin, ya lima tahun, tidak lama-lama kayak Pak Harto,” ujar Charles.

Tokoh Madura, Islah Bahrawi mengungkapkan, masyarakat sebenarnya banyak berharap kepada Presiden Prabowo. Sebab, masyarakat sudah mendapat pengalaman yang kurang nyaman dengan sosok penguasa sebelumnya, sehingga Presiden Prabowo seharusnya dapat belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut.

“Kalau menurut saya ini adalah trial and error, selama 5 tahun ke depan trial and error, tapi kan jelas kita kembali kepada postulat politik yang paling dasar, pak Prabowo juga tidak mau membesarkan anak macan, kedua tidak mungkin ada matahari kembar, ini adalah postulat politik yang dipakai di manapun di dunia,” kata Islah.

Apalagi, ia mengingatkan, Prabowo memiliki latar belakang Kopassus yang tentu saja instingnya masih insting militer atau insting intelijen. Karenanya, Islah meyakini, sampai saat ini Prabowo masih dalam mode mencari format terbaik untuk menentukan langkah-langkah yang tepat untuk diambil ke depan.

Terkait duet Prabowo-Gibran, Islah memprediksi, 2-3 tahun ke depan masih akan dilakukan trial and error. Jika ternyata salah satu tidak menunjukkan loyalitas sudah pasti akan ada yang terkena semacam tampias karena itu yang terjadi di tandem-tandem politik di dunia. Salah satunya yang terjadi di Filipina hari ini.

“Itu tandem tandem politik di manapun seperti itu, seperti di Filipina, sudah saling ancam bunuh. Itu adalah gambaran dari tandem politik yang tadinya mesra, tadinya jalan bareng, kampanye bareng, kesepakatan bareng, akhirnya juga pecah ketika dua-duanya menjadi stage seeker, pencari panggung,” ujar Islah. (*)