Webinar MMD Initiative, Pandemi Harus Jadi Momentum Perubahan Kebijakan Ekonomi Pro Pemerataan

Webinar bertajuk Ekonomi dan Politik, Pandemi Sebagai Momentum Perubahan Kebijakan Ekonomi Pro Pemerataan yang digelar MMD Initiative, Sabtu (26/6/21).

Luluh Lantak Karena Pandemi Covid-19

Pandemi memang memunculkan pintu baru ketimpangan. Pandemi meluluhlantakan sektor ekonomi padat kerja dan menyungkurkan sektor logistik, rantai pasok, dan sektor pariwisata. Pandemi juga merontokkan bisnis yang tidak melek teknologi informasi. Padahal 90 persen lebih UMKM tidak punya akses ini.

Bacaan Lainnya

“Sektor informal, pekerja tidak tetap, pekerja harian, mereka yang paling terhantam. Kelompok tidak melek IT, ketinggalan pendidikan, pengetahuan, ekonomi, dan lainnya. Ini potensi besar memunculkan ketimpangan baru. Intensi untuk memperbaiki ini harus serius,” ingatnya.

Apa solusinya? Kata dia, butuh formula yang tepat yang senantiasa menaati pagar konstitusi. Instrumen yang bisa untuk memeratakan ekonomi wajib berbasis konsitusi dan Undang-undang dasar. “Pancasila dan UUDNRI 45, ada keadilan sosial, pemerataan aset dan akses. Pilar besarnya harus ini,” ingatnya.

Selain itu, saat ini harus mulai berinvestasi yang amat maksimal di bidang pendidikan. Sebab, 57 persen tenaga kerja kita lulusan SMP ke bawah. Agak sulit jika tidak ada akselerasi dalam hal ini.

Selanjutnya, kebijakan publik harus berada di ruang terbuka. Semua orang bisa mengawasinya. Sebab jika tertutup, pasti dibajak kelompok tertentu dan ujungnya terjadi distorsi kebijakan.

“Kemudian, bangkitkan koperasi. Dengan melihat perkembangan, akan sangat sulit ketimpangan diurai jika basis korporasinya perorangan. Koperasi pintu untuk mengurangi tensi itu. BUMN yang sektor kepentingan rakyat, harus menggunakan organisasi ekonomi kolektif, atau koperasi. Terapkan pajak progresif. Di Jerman, Denmark, sebelum ada kebijakan progresif, ketimpangan tinggi. Setelah diterapkan, langsung turun. Proteksi sosial, jaminan sosial, menjadi bagian dari sistem ini. Jika ini dilakukan, akan menyelamatkan wajah pembangunan ekonomi ini. Dorong kebijakan tidak populer seperti pajak progresif. Tidak ada pilihan. Hanya kebijakan ini yang tersedia,” urainya.

Diingatkannya, melibatkan orang secara setara, akan meningkatkan pembangunan. Mengabaikan beberapa kelompok, akan mengakibatkan penghisapan kelompok satu terhadap yang lain.

“Saya berharap, kita investasi untuk membangun komunitas. Selama ini bertumpu kepada pemerintah. Tanpa langkah organik yang dikerjakan komunitas, tidak akan bisa. Bagi pengetahuan lebih meluas antar-kelompok masyarakat. Literasi pengetahuan barang publik yang mesti disangga bersama. Cerdik cendekia, produksi gagasan, bukan kebencian,” pungkasnya.