Inisiatifnews.com – Dewasa ini banyak publik yang mengeluhkan tagihan listri mereka membengkak. Situasi ini pun direspon juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno.
Dalam statemennya, ia mendesak kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memperbaiki layanan pengaduan konsumen yang mereka miliki serta menanggapi berbagai keluhan dan aduan masyarakat terhadap pola pelayanannya.
Desakan perbaikan layanan konsumen ini ditekankan Eddy untuk memberikan jawaban yang jelas atas anggapan sejumlah masyarakat yang mempertanyakan soal kenaikan tagihan listrik mereka dalam beberapa bulan terakhir.
“Sudah banyak keluhan yang disampaikan dan sudah seharusnya PLN menjawab dengan jelas serta memberikan solusi,” kata Eddy, Jumat (19/6/2020).
Ia meminta agar PLN tidak menjadikan persoalan serius ini sebagai lelucon semata.
“Masalah serius seperti ini tolong jangan dijadikan lelucon oleh PLN,” ujarnya.
Eddy mendesak BUMN di bidang kelistrikan itu agar menguatkan komitmen dan orientasinya pada pelayanan terhadap para konsumen. Sebab, sebagai BUMN, PLN memang harus fokus pada aspek consument oriented, dan jangan hanya berhitung soal proses bisnis serta profit.
Kasus keluhan tagihan listrik para pelanggan bukan hanya satu-dua kasus melainkan puluhan ribu pelanggan. Artinya, permasalahan itu tidak boleh dianggap remeh. PLN harus membayarkan kompensasi yang jelas.
Pada kesempatan yang sama, pengamat energi dari UGM, Fahmi Radhy, mengatakan bahwa secara teoritis perusahaan monopoli memang seringkali ignorant terhadap konsumen.
Dia berharap, PLN bisa makin fokus dalam upaya pelayanan yang baik dan memuaskan kepada para pelanggannya sehingga mereka makin mampu dalam memperbaiki kinerjanya sebagai perusahaan pelat merah.
“Seharusnya PLN memang mesti berorientasi pada konsumen. Karena sekarang ini kan mereka masih jauh dari service excellent dari BUMN,” ujar Fahmi. []
