Inisiatifnews.com – Direktur Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menilai tak perlu menggunakan standar moral untuk menilai sebuah startup yang memiliki target komersil dalam penerimaan sebuah proyek, apalagi proyek tersebut jelas untuk kepentingan perusahaan semata.
“Gak usah gunain standar moral para start up yang memang niatnya komersil kok, senenglah mereka dapat proyek gitu, belum lagi dapat database jutaan jumlahnya,” kata Yunarto dalam kicauan akun twitternya @yunartowijaya, Minggu (3/5/2020).
Bagi Yunarto, negara harus bertanggungjawab terhadap penyaluran proyek bernilai Rp5,6 Triliun itu.
“Yang bertanggungjawab terjadi pemborosan duit rakyat Rp 5,6 T di situasi krisis gini ya yang ngasih proyek, ya negara,” ujarnya.
Di sisi lain, peneliti muda Dedek Prayudi juga menyoroti proyek pelatihan dan sertifikasi kartu prakerja. Menurutnya, Skill Academy yang merupakan sub usaha dari Ruangguru yang lebih kenyang menikmati duit negara itu.
And yet, Ruangguru yang banyak menuai protes itu meraup hampir 70% dari seluruh nilai transaksi platform digital program Kartu Pra-Kerja.
Honestly, this thing is not exactly program Kartu Pra-Kerja I was campaigning about back in 2018-19. ☹️ https://t.co/mIi8fKYhGg pic.twitter.com/0gZUBIdaKC
— Dedek Prayudi – Uki || ig: @uki_dedek (@Uki23) May 2, 2020
Masih dalam kicauan pria yang karib disapa Uki di kolom komentar, bahwa seharusnya pemerintah lebih memperhatikan pemberian pembekalan kepada masyarakat tentang softskill yang paling dibutuhkan di industri kerja di masing-masing daerah mereka.
Sementara jika menilik program pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan oleh Ruangguru missalnya, justru pemerintah dinilai Uki hanya memandang sebatas program asal jalan saja.
“Kalaupun mau memberi ‘pembekalan’ sesuaikan juga dengan kebutuhan industri dan potensi ekonomi masing-masing daerah tingkat 2. Anggarannya terlalu besar untuk sekedar jadi program asal jadi,” tuturnya. []
