Serang, Inisiatifnews.com – Mahasiswa dan pemuda di wilayah Serang Utara (Ciruas, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Lebak Wangi, Carenang, dan Binuang) melakukan kajian secara terbuka terhadap kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Serang yang dinilai belum pro terhadap kepentingan rakyat terutama wilayah Serang bagian utara.
Salah seorang pemuda Serang Utara, Ahmad Muhazer menilai bahwa dampak pembangunan industri yang berada di wilayah Serang Timur sejak dimulai pada tahun 1991 nyatanya belum memihak kepada penanggulangan masalah pengangguran di Kabupaten Serang.
“Pengangguran di Kabupaten Serang yang menjadi peringkat pertama di Provinsi Banten tidak sesuai dengan ratusan di Kabupaten Serang, masyarakat hanya mendapatkan imbasnya saja dengan adanya industri tersebut,” kata Muhazer, Selasa (10/3/2020).
Muhazer mengatakan bahwa Kecamatan Tanara menjadi pusat pembangunan wisata reliji, dan pemerintah pusat menuntut wilayah agar bersiap untuk memberdayakan masyarakatnya namun nyatanya sampai sekarang belum ada realisasinya.
“Kecamatan Tanara kini sedang mengalami perubahan yang sangat drastis dengan adanya pembangunan nasional yang sekala internasional, akan tetapi pertanyaannya apa yang sudah dilakukan oleh Bupati Serang sampai saat ini,” tanyanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Serang Utara (Gamsut), Imron Nawawi menilai bahwa masalah sungai Cidurian dan Ciujung masih terus menjadi masalah klasik yang berlum terselesaikan di tanah kelahirannya.
“Bupati Serang dari tahun ke tahun tak pernah tegas dan tak pernah mengambil kebijakan yang menyelamatkan masyarakat di wilayah Serang Utara, karena sampai sekarang pencemaran sungai terus saja menjadi momok menakutkan bagi masyarakat di Serang Utara,” ujarnya.
Karna akibat pencemaran sungai tersebut, Imron mengatakan bahwa masyarakat yang selalu menjadi imbas dari masalah tersebut, mulai dari segi ekonomi yang signifikan turun drastis akibat sumber daya alamnya dirusak, segi kesehatan yang selalu membelenggu masyarakat akibat dampak tersebut seperti halnya keracunan, gizi buruk dan stunting yang melanda akibat pendapatan orang tuanya semakin hari semakin turun dan tak mencukupi untuk keperluan sehari harinya, dan segi pendidikan pun sama terkena dampak akan hal itu karna akibatnya anak-anak petani dan nelayan disana sampai putus sekolah karena hal tersebut.
Selain itu, faktor ekonomi juga mendasari wilayah Serang Utara saat ini menjadi pemasok tenaga kerja indonesia (TKI) terbanyak di Kabupaten Serang. Di lain sisi mereka sulit mencari kerja sehingga mereka memilih untuk kerja di luar negeri untuk menghidupi kehidupannya.
“Apalagi sekarang-sekarang ini tiap tahun sering mengalami bencana alam seperti kebanjiran yang melanda di semua wilayah di Serang Utara bahkan kemaren yang lebih parahnya lagi sampai terjadi kekeringan yang cukup lama selama 5 bulan melanda wilayah Serang Utara,” imbuhnya.
Imron mengatakan, selain pencemaran lingkungan di Kabupaten Serang ternyata masalah infrastruktur juga menjadi kegelisahan tersendiri bagi masyarakat di Serang Utara.
“Sampai sekarang sebagian besar infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Serang masih banyak yang belum tersentuh oleh pembangunan, sedangkan Perda nomor 3 tahun 2017 tentang pecepatan pembangunan jalan di Kabupaten Serang harus perlu dievaluasi dan dikritisi karena memang yang menjadi ketentuan akan prioritas pembangunan enggak tepat sasaran karena yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan jalan ternyata tidak dijadikan prioritas,” tegasnya.
Oleh karena itulah, akhirnya pemuda dan mahasiswa di Serang Utara menyatakan sikap bahwa Bupati Serang telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahannya.
“Karena Bupati Serang belum bisa memecahkan masalah klasik yang berdampak besar di wilayah kami,” tutup Imron. [REL/NOE]
