Inisiatifnews – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tampaknya masih keras terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang dianggap belum serius menjalankan amanatnya sebagai kepala daerah.
Salah satunya adalah anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. Ia menilai mengapa banjir bisa melanda Jakarta, karena Anies tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah dengan baik.
“Inti masalah dari kebanjiran DKI Jakarta adalah Gubernur Anies Baswedan tidak mengerjakan apa yang sudah dijanjikan. Mau normalisasi atau naturalisasi, yang penting dikerjain,” kata Aditya, Kamis (9/1/2020).
Masih soal konteks banjir di Jakarta, kali ini juru bicara DPP PSI Dedek “Uki” Prayudi. Ia melemparkan kritikan juga kepada Anies Baswedan yang menyebut, bahwa Gubernur Jakarta itu lebih konsisten dalam bersilat diksi.
“Keren! Saya salut dengan konsistensi pak Anies untuk melecehkan substansi dan memilih bersilat diksi. How could one be this stubborn?,” kata Uki.
Kritikan Uki ini untuk menyinggung statemen Anies Baswedan yang tak mau disebut ada tanggul jebol. Melainkan lebih memilih menyampaikan tanggulnya sebatas retak saja.
Diketahui, sejumlah tanggul terkikis oleh air saat banjir yang disebabkan hujan ekstrem di Tahun Baru. Namun Anies menyebutkan bahwa tanggul-tanggul tersebut bukan jebol seperti yang disampaikan, melainkan hanya retak saja.
“Bicara tanggul-tanggul tadi. Kan itu bukan jebol, tapi kan retak. Kemudian tanggul-tanggul yang bawahnya longsor, terkikis, erosi,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta.
Anies belum bisa merinci soal jumlah tanggul DKI yang retak. Namun ia mengatakan pihaknya sedang menginventarisasi tanggul yang terdampak banjir.
“Itu sekarang laporan dari lurah, camat itu kita kumpulkan semua. Kita semuanya sedang menginventarisir apa-apa saja yang perlu penguatan,” ujarnya.
Naturalisasi Anies Dipertanyakan
Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian menilai pelaksanaan kegiatan naturalisasi dan normalisasi sungai yang diinisiasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak jelas.
Padahal, menurutnya, anggaran kegiatan pengendalian banjir sudah tercantum baik dalam APBD 2019 maupun APBD 2020.
“Di APBD 2019 sudah ada anggaran pengadaan tanah sungai Rp500 miliar, tapi penyerapannya baru sekitar 20%. Akibatnya program normalisasinya jadi tersendat. Konsepnya tidak jelas,” katanya dalam siaran pers, Rabu (8/1).
Dia menuturkan bahwa Anies sudah mengumbar janji untuk melaksanakan program naturalisasi sungai sejak Mei 2019. Anies bahkan sesumbar naturalisasi sungai akan kelihatan hasilnya pada Desember 2019.
“Kita malah dapat hadiah tahun menyedihkan di penghujung tahun. Sebagian wilayah Jakarta terendam banjir,” ucapnya.
Justin mengingatkan anggaran pengendalian banjir juga telah terdapat dalam APBD 2020, baik untuk kegiatan naturalisasi maupun untuk pengadaan lahan.
Mengacu pada data apbd.jakarta.go.id, Pemprov DKI menganggarkan dana sebesar Rp142 miliar untuk dan pengadaan lahan sebanyak Rp 670 miliar.
Terkait anggaran-anggaran tersebut, Justin secara khusus mempertanyakan progres naturalisasi yang telah dikerjakan Pemprov DKI.
Lebih lanjut, Fraksi PSI mendukung pansus banjir untuk menyelidiki penyebab banjir besar di Jakarta pada awal 2020.
“Kalau memang Anies sudah mengerjakan proyek naturalisasi, tolong tunjukkan sejauh mana yang sudah dikerjakan dan apa hasilnya. Pansus banjir ini penting. Pemprov dan DPRD memiliki tanggungjawab menjelaskan kepada publik apa masalah yang sebenarnya terjadi. Kita memang tidak bisa melawan kekuatan alam, tapi bisa mengantisipasi sebelum kejadian buruk menimpa,” tuturnya.
Anies Ingin Fokus Selamatkan Korban Banjir Dulu
Usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyampaikan, bahwa pihaknya tak mau berdebat dan membahas tentang normalisasi atau naturalisasi sungai.
Anies menyatakan ingin membantu para warga Jakarta yang tengah menjadi korban banjir awal tahun 2020 itu.
“Jadi jangka pendek sekarang penanganan pada korban. Tadi pagi saya dengan menteri PUPR membahas ini (mengatasi dampak banjir) juga,” kata Anies. []
