Inisiatifnews – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) tentang tugas pokok fungsi dan kewenangan penanganan pengamanan laut.
“Saya selaku Menko Polhukam mengundang pejabat- pejabat eselon I untuk melaksanakan secara lebih teknis instruksi Presiden kepada Menkopolhukam dan Menteri Kemaritiman untuk menyiapkan aturan mengenai penanganan laut dan perairan Indonesia,” ujar Mahfud MD saat membuka rapat di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (07/01/2020).
Diungkapkan Mahfud, rapat digelar bukan hanya lantaran ada persoalan Natuna. Sebelum kasus ini ramai, instruksi Presiden telah lama disampaikan.
“Instruksi presiden sudah lama disampaikan. Terakhir, dalam sidang kabinet atau ratas kabinet tanggal 3 atau 4 Desember (2019), Menko Polhukam dan Menteri Kemaritiman segera mengambil langkah untuk menata kembali penanganan masalah laut ini,” terang Menhan era Presiden Gus Dur ini.
Rapat tertutup ini dihadiri pejabat eselon I terkait kelautan dan kemaritiman. Di antaranya Kepala Bakamla, Sestama Basarnas, Perwakilan Kemendagri, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu, Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan, perwakan Ditjen Potensi Pertahanan Kemhan. Hadir pula perwakilan Ditjen Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkumham, serta Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham.
Hadir juga Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pos dan Penyelenggaraan Informatika Kemenkominfo, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejagung.
Nampak juga Asrenum Panglima TNI, Asops KASAL Stafsus Menko Maritim, Kapus Informasi TNI, Kadisinfolahta AL, Kadiskum AL dan Ketua Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia. (FMB)
