Inisiatifnews – Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief menilai bahwa terobosan cemerlang untuk mengontrol anggaran daerah adalah dengan adanya e-planning dan e-budgeting. Sebuah sistem yang dinilai Laode cukup efektif untuk melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
“Program utama pencegahan korupsi KPK adalah e-planning dan e-budgeting,” kata Laode M Syarief, Jumat (1/11/2019).
“E-planning dan e-budgeting menjadikan perencanaan dan penganggaran, transparan dan akuntabel karena masyarakat dapat mengawas,” imbuhnya.
Dengan keberadaan sistem yang terbuka dan dapat diakses secara luas itu, Laode mengatakan bahwa setiap masyarakat bisa ikut membantu melakukan pengawasan terhadap uang rakyat yang akan digunakan oleh pemerintah dan para wakil rakyat.
Dan untuk pelaksanaan sistem tersebut, Laode menyebut bahwa DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Surabaya adalah contoh baik.
“Contoh bagus di Indonesia adalah Kota Surabaya dan DKI Jakarta. Lanjutkan,” ujarnya.
Ia masih memandang bahwa dengan keberadaan e-planning dan e-budgeting, setiap peser uang rakyat akan ketahuan digunakan untuk apa. Bahkan berbagai indikasi penyalahgunaan uang negara mudah sekali ditemukan.
“Kita patut bersyukur, gara-gara adanya e-planning atau e-budgeting DKI Jakarta, anggaran-anggaran aneh dapat dipantau masyarakat, sehingga tidak jadi masuk dalam APBD,” terangnya.
Anggaran-anggaran aneh itu dicantumkan Laode antara lain ;
1. Anggaran untuk 5 orang influencer : Rp 5 miliar
2. Pembangunan jalur sepeda : Rp 73,7 miliar
3. Pembelian lem aibon : Rp 82,8 miliar
4. Pembelian bolpoin : Rp 124 miliar
5. Pembelian komputer : Rp 121 miliar
Sementara terkait dengan polemik tentang sistem e-budgeting yang sempat disinggung oleh Anies, Laode pun masih berharap agar upaya peningkatan sistem yang akan menjadi pilihan Gubernur DKI Jakarta, bukan malah meninggalkan sistem yang sudah dianggap baik itu.
“Jika DKI Jakarta dan pak Anies Baswedan berniat untuk meningkatkan kualitas e-budgeting yang sekarang agar lebih smart, silahkan. Tapi jangan meninggalkan e-budgeting dan kembali kecara manual,” harap Laode.
Perlu diketahui bahwa, lem aibon menjadi trending topic di ranah digital dewasa ini. Betapa tidak, publik sempat dibuat keheranan dengan adanya rencana penganggaran pembelian lem aibon di RAPBD DKI Jakarta 2020 sebesar Rp 82,8 miliar. Besaran rencana pagu anggaran itu diblowup oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana.
Kondisi itu menimbulkan reaksi yang beragam dari pihak Pemprov DKI Jakarta. Hingga akhirnya Gubernur Anies Rasyid Baswedan ikut angkat bicara. Salah satu yang disoroti Anies bukan berada pada nilai angka yang fantastis itu, melainkan pada sistem e-budgeting yang dianggapnya tidak smart.
Oleh karena itu, ia menyatakan tidak akan mewariskan sistem yang ditinggalkan Gubernur sebelumnya yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada Gubernur setelahnya.
“Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudah. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah sama seperti yang saya alami. Saat perencanaan di Januari dengan sistem Musrenbang tidak lagi menggunakan pengecekan manual,” kata Anies di Jakarta, Rabu (30/10).
Ia juga berseloroh akan meningkatkan kualitas sistem e-budgeting dengan algoritma yang lebih baik. Dimana kontrol dan pengecekan data dikatakan Anies bisa dilakukan langsung oleh sistem yang ada, bukan lagi melalui kontrol manusia.
“Jadi begitu banyak algoritma yang harusnya ada di dalam sistem sehingga digital system is a smart system. Hari ini sistemnya digital, tapi it’s not a smart system. Jadi seperti kalau bikin formulir. (SKPD) masukan formulirnya online, tetapi tidak ada sistem verifikasi,” ucapnya.
Dan baru-baru ini, Anies juga akan menambah fitur kolom komentar di website e-budgeting agar masyarakat bisa ikut bersuara di dalam sistem yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta itu.
“Anggaran itu nanti bisa diakses, bahkan bukan hanya bisa dilihat, tapi juga publik bisa memberikan komentar langsung di situ,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11).
[]
