Inisiatifnews – Akademisi dari President University, Muhammad AS Hikam memberikan atensi kepada seluruh stakeholder di Republik Indonesia untuk kembali mengingat mengapa ada sebuah provinsi yang bernama Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merubah menjadi negara sendiri bernama Timor Leste.
Apalagi menurut Hikam, sampai sejauh ini belum ada kajian yang lebih komprehensif terkait mengapa Provinsi Timor Timur itu melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1999 lalu. Jika merujuk statemen mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal bahkan di seluruh lembaga negara termasuk Lemhanas hingga Badan Intelijen Negara (BIN) belum ditemukan kajian khusus tersebut.
“Menyedihkan sekali jika benar kata mantan Wamenlu, Dino P. Jalal (DPJ) bahwa belum pernah ada kajian komprehensif mengapa Timor Leste lepas dari NKRI pada 1999. Padahal peristiwa besar tersebut bisa menjadi pelajaran sejarah yang penting bagi bangsa,” tulis Hikam seperti yang diterima oleh Inisiatifnews.com, Kamis (29/8/2019).
Hikam juga mengutip sebuah statemen dari seorang filsuf asal Spanyol-Amerika, Jorge Agustín Nicolás de Santayana alias George Santayana, bahwa siapapun akan mengulang sejarah kelam manakala ia tak mau belajar dari sejarah yang sama. Dan kutukan untuk mengulangnya akan menerpa di kemudian waktu.
“Barang siapa tak mau belajar dari sejarah, ia akan dikutuk untuk mengulanginya. Saya sama sekali tak berharap bahkan tak mau bermimpi buruk bahwa kutukan sejarah akan terjadi kepada NKRI dalam masalah Papua,” ujarnya.
Lantas apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kutukan perulangan sejarah itu bisa terjadi terhadap Papua. Hikam memberikan saran agar seluruh stakeholder baik pemerintah maupun aparat keamanan dan penegak hukum memperhatikan serius tentang persoalan keadilan dan ancaman disharmonisasi bangsa.
Apalagi jika menilik kondisi Papua saat ini, mereka tengah dihantam persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), bagaimana ketidakadilan sektor ekonomi yang masih terjadi di beberapa wilayah, bahkan yang tengah hangat saat ini adalah ketimpangan sosial-budaya yang membuat konflik besar di Papua dan Papua barat dipicu dari sentimen rasial di Jawa Timur beberapa waktu yang lalu.
“Jangan anggap enteng bahaya dari pelanggaran HAM, ketidakadilan ekonomi, dan disharmoni sosial-budaya,” tutur Hikam.
Mantan menteri di era Almarhum Gus Dur itu juga meminta agar persoalan Papua hanya dijadikan obrolan warung kopi semata sementara isu yang sebenarnya tengah menimpa mereka tidak terangkat di permukaan sehingga penanganannya pun tidak maksimal dilakukan.
“Janganlah suka menutup-nutupi masalah dan hanya jadi bahan omongan belaka,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Hikam pun meminta agar sejarah budaya bangsa Indonesia kembali diperkiat dan dipelajari di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia tanpa terkecuali, sehingga bangsa Indonesia dan generasi peneruh benar-benar memahami apa itu perbedaan dan bagaimana mereka bisa menghormati dan merawat budaya bangsanya sendiri.
“Kaji, teliti, dan gali secara sistemis agar menjadi bagian dari ingatan sejarah bangsa yang bisa diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan kita,” tegasnya.
Terakhir, Hikam kembali mengingatkan agar bangsa Indonesia belajar dari masalalu kelam lepasnya Timor Timur dari NKRI. Sehingga kondisi itu tidak terulang di kemudian hari dan ada lagi wilayah NKRI yang lepas atau melepaskan diri dari pelukan ibu pertiwi.
“So, belajarlah dari sejarah lepasnya Timtim (Timor Timur -red), dan jangan sampai bangsa ini terkutuk. Semoga kita mau belajar dari sejarah. Amin,” tutupnya.
Sekilas tentang sejarah Timor Timur alias Timor Leste
Seperti dilansir oleh situs Wikipedia, bahwa Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 setelah gubernur jendral Timor Portugis terakhir Mario Lemos Pires melarikan diri dari Dili setelah tidak mampu menguasai keadaan pada saat terjadi perang saudara. Portugal juga gagal dalam proses dekolonisasi di Timor Portugis dan selalu mengklaim Timor Portugis sebagai wilayahnya walaupun meninggalkannya dan tidak pernah diurus dengan baik.
Amerika Serikat dan Australia “merestui” tindakan Indonesia karena takut Timor Leste menjadi kantong komunisme terutama karena kekuatan utama di perang saudara Timor Leste adalah Fretilin yang beraliran Marxis-Komunis. AS dan Australia khawatir akan efek domino meluasnya pengaruh komunisme di Asia Tenggara setelah AS lari terbirit-birit dari Vietnam dengan jatuhnya Saigon atau Ho Chi Minh City.
Namun PBB tidak menyetujui tindakan Indonesia. Setelah referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999, di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal, mayoritas penduduk Timor Leste memilih merdeka dari Indonesia. Antara waktu referendum sampai kedatangan pasukan perdamaian PBB pada akhir September 1999, kaum anti-kemerdekaan yang konon didukung Indonesia mengadakan pembantaian balasan besar-besaran, di mana sekitar 1.400 jiwa tewas dan 300.000 dipaksa mengungsi ke Timor barat. Sebagian besar infrastruktur seperti rumah, sistem irigasi, air, sekolah dan listrik hancur. Pada 20 September 1999 pasukan penjaga perdamaian International Force for East Timor (INTERFET) tiba dan mengakhiri hal ini. Pada 20 Mei 2002, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste dengan sokongan luar biasa dari PBB. Ekonomi berubah total setelah PBB mengurangi misinya secara drastis.
Semenjak hari kemerdekaan itu, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia antara lain dengan mengadopsi Bahasa Portugis sebagai bahasa resmi dan mendatangkan bahan-bahan kebutuhan pokok dari Australia sebagai “balas budi” atas campur tangan Australia menjelang dan pada saat referendum. Selain itu pemerintah Timor Leste mengubah nama resminya dari Timor Leste menjadi Republica Democratica de Timor Leste dan mengadopsi mata uang dolar AS sebagai mata uang resmi yang mengakibatkan rakyat Timor Leste menjadi lebih krisis lagi dalam hal ekonomi.
