Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkapkan penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Ia menilai, salah satunya terkait manajemen pemasakan yang selama ini disebut terjadi perselisihan terkait siapa yang memasak bahan makanan untuk MBG.
“Itu selalu menjadi problem, entah nanti dimasak oleh mama-mama pihak gereja atau oleh siapa, itu gampang dibicarakan,” kata Pigai dalam konferensi pers usai menerima kunjungan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Ferdinando Solosa, di Jakarta, Kamis (24/07/2025).
Bagi Pigai, yang terpenting program MBG bisa segera berjalan dengan baik di Tanah Papua. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solosa, mengaku mereka telah menjalankan program Dapur Sehat untuk menunjang kegiatan-kegiatan pelaksanaan MBG di wilayahnya.
Menurut Ferdinando, sudah terdapat pemetaan empat titik Dapur Sehat di Kabupaten Maybrat. Ia menyampaikan, keempat titik Dapur Sehat itu akan melayani program MBG untuk 24 kecamatan/distrik, 259 kampung, dan satu kelurahan.
“Dari empat titik ini, dua titik sudah pelepasan dan dua titik sedang kami koordinasikan,” ujar Ferdinando.
Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri akan menggandeng pemangku kepentingan setempat untuk mengatasi ini. Namun, Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN, Nurjaeni menegaskan, penolakan MBG di Papua berpangkal dari tuntutan siswa yang meminta perluasan pendidikan gratis.
“Ini merupakan isu yang harus ditangani secara serius,” kata Nurjaeni di Jakarta usai hadiri penandatanganan kesepakatan bantuan hibah senilai USD 3,34 juta untuk pemajuan kualitas gizi dan pendidikan masyarakat Papua antara Duta Besar Jepang di Indonesia dan UNICEF.
Menurut Nurjaeni, mereka akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat dalam mengedukasi siswa dan masyarakat umum. Serta, dalam rangka menegaskan bahwa pendidikan gratis akan pula menjadi fokus pemerintah. (Antara/WS05)
