Inisiatifnews – Ketua Bidang Hukum DPP Partai Gerindra Habiburokhman membantah bahwa pihaknya membahas adanya bagi-bagi kekuasaan seperti bicara jatah menteri dengan presiden terpilih yakni Joko Widodo.
“Kami tidak pernah membahas soal posisi menteri. Kami hanya ajukan konsep-konsep bagaimana mewujudkan Indonesia adil makmur,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (21/7/2019).
Bagi Habiburokhman, rekonsiliasi antara Prabowo dengan Jokowi harus bermuatan untuk kepentingan rakyat. Dimana yang merasakan rekonsiliasi itu juga harus dari pihak rakyat bukan hanya berada di lingkaran elite politik semata.
“Kami ingin yang paling merasakan rekonsiliasi ini adalah rakyat Indonesia bukan hanya elite,” ujarnya.
Bahkan Habiburokhman dalam rapat Dewan Pembina Partai Demokrat di Hambalang bersama Prabowo Subianto, pembahasannya adalah bagaimana gambaran besar dalam mewujdukan Indonesia Adil dan Makmur seperti yang menjadi konsentrasi dalam kampanye pihaknya di Pilpres 2019 lalu.
“Saat rapat Dewan Pembina setahu saya yang dibicarakan soal big picture saja,” terangnya.
Perlu diketahui, bahwa Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais di Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Jl Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat pada hari Sabtu (20/7) pagi kemarin, menyampaikan bahwa syarat rekonsiliasi Prabowo dengan Jokowi harus ada power sharing yang persentasenya disesuaikan dengan hasil Pilpres.
“Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal.” kata Amien Rais.
Jika usulan power sharing itu disepakati oleh Jokowi, mantan Ketua Umum PAN itu menilai jika Jokowi sudah kembali ke akal sehatnya.
“Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya,” imbuhnya.
[SOS/SA]
