Inisiatifnews – Wasekjen DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menilai bahwa wacana mantan Kepala BIN AM Hendropriyono tentang masa jabatan Presiden RI selama 8 tahun bisa mengganggu soliditas partai politik pendukung pemerintah saat ini.
Apalagi jika wacana tersebut bergulir di 2019 dan akan menjadi fokus implementatif dalam pemerintahan selanjutnya.
“Pak Hendropriyono usulkan (jabatan) Presiden 8 tahun sekali periode dan dipilih oleh MPR bukan dari Pemilu. Kalau isu ini bergulir bisa saja partai di koalisi pemerintah bisa berbeda solidaritasnya tergantung kepentingan dan isunya apa yang bergulir,” kata Didi kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).
Menurut Didi, soliditas partai politik baik oposisi maupun koalisi pemerintah tidak bisa dijamin langgeng dalam pemerintahan Jokowi periode terakhir ini.
Ia mengatakan bahwa seluruhnya tergantung pada isu dan wacana apa yang berkembang selama 5 tahun ke depan.
“Ke depan tentu ada kepentingan, 2024 akan jadi konsen semua partai. Perkiraan saya tidak ada yang namanya oposisi. Bahkan koalisi yang solid itu tidak bisa dipastikan karena basis kepentingan,” ujarnya.
“Menuju 2024 apalagi Jokowi di periode terakhir bisa berbeda, tergantung isu apa yang akan terjadi,” imbuhnya.
Perlu diketahui, bahwa Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono mendatangi kantor Ketua DPR RI Bambang Soesatyo untuk mendiskusikan tentang jabatan Presiden. Menurut Hendropriyono, jabatan Presiden sebaiknya dijadikan 8 tahun untuk satu kali periode.
Selain persoalan biaya pemilu yang sangat tinggi, pemilihan jabatan Presiden selama 8 tahun untuk satu periode tersebut juga bisa untuk meminimalisir perpecahan antar bangsa.
“Tadi berdiskusi dengan ketua DPR tentang biaya Pemilu yang besar dan cenderung menciptakan perpecahan. Gagasan jabatan Presiden delapan tahun dan tak ada lagi petahana agar pemerintah fokus kerja menjadi solusi,” kata Hendropriyono di Senayan, Jakarta, Jumat (12/7).
Sementara untuk masalah kabinet dalam pemerintahan nanti dalam usulannya itu, mantan Ketua Umum DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tersebut tidak masalah ketika diisi oleh para politisi partai politik. Karena baginya dalam Pancasila, itu merupakan bagian dari demokrasi.
“Kabinet bisa diisi partai apa saja karena demokrasi Pancasila tak mengenal oposisi,” tuturnya.
Ia juga memberikan saran kepada Bambang Soesatyo agar Presiden dan Kepala Daerah kembali ditunjuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hendropriyono berharap agar fungsi awal adanya MPR tersebut dikembalikan.
“Pemerintah tidak sewenang-wenang, tidak berkampanye, kerja aja delapan tahun yang betul. Karena ini kerjaan MPR, MPR harus dikembalikan sebagai lembaga tinggi negara dan DPR terbesar isi anggotanya dari MPR, makanya saya ke sini,” ujar Hendropriyono.
[NOE]
