Peran Santri Semakin Luas, Kini Banyak Yang Jadi Pimpinan TNI/POLRI

Mahfud MD
Mahfud MD dalam seminar nasional tentang Pancasila dan ekonomi syariah.

Inisiatifnews – Peran umat Islam, khususnya kaum santri, semakin mendapat tempat di negeri ini. Banyak jabatan-jabatan publik baik eksekutif, legislatif dan yudikatif yang diisi oleh lulusan-lulusan pesantren.

Demikian diungkapkan Prof. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Kosntitus (MK) pada Halal Bihalal dan Seminar bertajuk Islam Wasathiyah, Pancasila, dan Ekonomi Syari’ah yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur di Ponpes Nurul Jadid, Probolinggo, Jumat (5/7/2019) lalu.

Bacaan Lainnya

Dahulu, kata Prof. Mahfud, golongan Islam santri di Indonesia sering dianggap terbelakang dan tidak pantas ikut mengurus pemeritahan. Kalau bekerja di pemerintahan, hanya dijatah di kementerian agama, misalnya jadi modin, kepala KUA, guru madrasah, dosen IAIN. 

“Kini, anak-anak santri sudah masuk ke berbagai bidang pemerintahan. Menjadi menteri luar negeri, Menkum HAM, Mensos, Menristek, rektor, polisi, TNI, DPR, Gubernur, Bupati, pebisnis, dan lain-lain, bahkan jadi Presiden,” ungkap Prof. Mahfud.

Karenanya, lanjut Prof. Mahfud, salah jika ada anggapan umat Islam terpinggirkan di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia juga semakin terbuka dan massif. 

Sebelum seperti sekarang ini, dahulu bahkan ada semacam inferiority complex untuk menunjukkan diri sebagai muslim dan muslimah. Kondisinya berbanding terbalik dengan saat ini. Di kampus-kampus terkemuka, tak sedikit profesor dan mahasiswi muslimah yang memakai busana muslimah atau jilbab tanpa ada larangan atau paksaan.

Jumlah pendaftar pondok pesantren membludak. Orang-orang kota merasa aman menyekolahkan anaknya di pesantren tanpa harus khawatir kalah bersaing dengan mutu dengan sekolah-sekolah umum. Kualitas pendidikan pondok pesantren tak kalah unggul.

Masuknya orang-orang Islam, khususnya alumni-alumni pesantren, juga mengubah banyak wajah dan lembaga tempat mereka bekerja. Dicontohkannya, dahulu, masyarakat merasa serem dan takut saat melihat polisi dan TNI. Tak sedikit yang menganggap mereka itu jauh dengan keislaman. Tetapi saai ini, banyak polisi dan TNI yang pintar mengaji dan berdakwah. Beberapa Kapolres yang tidak sedang bertugas sering terlihat memakai baju koko dan peci layaknya santri. 

“Saya melihat sendiri di rumah dinas Kapolri Tito Karnavian ada ibu-ibu mengaji Al Qur’an dengan khusyu’, mendengar pengajian dari ustadzah, menyantuni anak-anak yatim dan kegiatan sejenisnya,” ungkap Guru Besar Fakultas Hukum UII Yogyakarta ini.

Seiring dengan perkembangannya, lanjutnya, kini kaum santri tidak lagi terkesan udik atau bodoh, melainkan sudah mengalami mobilitas vertikal dan horizontal yang luar biasa. Tengok saja, saat ini ada jutaan santri yang sudah menjadi Sarjana S1, S2, dan S3 dari berbagai disiplin ilmu baik yang lulus dari dalam maupun dari luar negeri. 

“Di lingkungan NU saja kita punya Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang terdiri dari lulusan S1,S2, S3 sampai yang bergelar profesor. Itu semua telah ikut mengukir mozaik keislaman dan keindonesiaan yang harmonis,” ungkap mantan Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Gus Dur ini. 

Merangseknya kaum santri ke posisi-posisi penting di dalam pemerintahan atau struktur sosial itu, ibarat air mancur yang menyembur dari tanah, bukan hanya seperti air pancuran yang ditumpahkan dari atas. Prof. Mahfud pun memaparkan, kebijakan pemerintah pada awal tahun 1950-an lah yang mempercepat derasnya air mancur itu. 

Yakni ditandai dengan dibuatnya surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Agama KH Wahid Hasyim (NU) dan Menteri Pendidikan Bahder Djohan (Masyumi) yang menyetarakan civil effect pendidikan umum dan pendidikan agama untuk bekerja di berbagai sektor. 

“Kebijakan yang dibuat awal 1950-an itu sekarang menuai hasilnya. Kaum santri menyebar dan berperan dimana-mana,” ungkap Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Perkembangan pesat ini, terang Prof. Mahfud, terjadi bersamaan dengan penyebaran atau dakwah Islam wasathiyah yakni Islam inklusif dalam ke-Indonesiaan sebagai satu bangsa yang sadar akan pluralitas dan toleran dalam perbedaan. 

Islam bisa ada dimana-mana sebagai rahmatan lil’alamin bagi bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Islam dan kaum muslimin hadir sebagai penyejuk dan pemersatu tanpa ada rasa benci kepada orang lain yang berbeda keyakinan maupun kesukuan dan ras.

“Karenanya, kita harus senantiasa menguatkan dakwah Islam di Indonesia ini dengan Islam wasathiyah, Islam yang rahmatan lil’alamin, bersatu dalam keberagaman untuk maju bersama sebagai bangsa yakni Indonesia,” pungkas Ketua Dewan Pembina MMD Initiative ini. (FQ)