Inisiatifnews – Akademisi dari President University, Muhammad AS Hikam menilai bahwa berbagai temuan kecurangan dalam pemilu yang dipublikasikan sejauh ini bisa membuat para penyelenggara pemilu terancam, baik KPU sebagai penyelenggara maupun Bawaslu dan DKPP sebagai pengawasnya.
“Pada gilirannya akan rentan terhadap upaya memanfaatkannya sebagai salah satu sumber potensial bagi upaya delegitimasi Pemilu 2019 berikut hasil-hasilnya oleh pihak-pihak anti demokrasi,” kata AS Hikam dalam siaran persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Selasa (23/4/2019).
Jika ini tidak segera disikapi dengan tegas dan diantisipasi semakin berpeluang terjadi, maka stabilitas politik di tanah air juga akan terdistorsi. Jika sampai itu berlanjut dan tanpa ada upaya pembendungan, maka dikhawatirkan akan merusak demokrasi yang akan dijalankan di masa mendatang.
“Akibat strategis yang ditimbulkan adalah kondisi Kamnas (Keamanan Nasional -red) kita akan terancam oleh muncul dan berkembangnya proses destabilisasi politik. Jika itu terjadi, jelas terlalu mahal harga yang mesti dibayar oleh rakyat, bangsa, dan NKRI sekarang dan pasca-Pemilu yang akan datang,” ujarnya.
“Hasil reformasi berupa demokratisasi yang selama lebih dari dua dasawarsa kita capai dengan susah payah akan mengalami ancaman kehancuran,” imbuhnya.
Namun demikian, pengamat politik senior ini memberikan saran kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap ikut bertanggungjaab terhadap berbagai kemungkinan buruk yang terjadi pada bangsa Indonesia.
Bagi AS Hikam, yang paling mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan membantu dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja KPU, serta melakukan kontrol pula terjadap kinerja Bawaslu dan DKPP untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran di Pemilu.
“Bagaimana sikap kita sebagai warganegara yang bertanggungjawab atas bangsa dan NKRI? Salah satunya adalah bersikap waspada dan membantu KPU serta aparat penyelenggara Pemilu lainnya Bawaslu dan DKPP untuk menyelesaikan masalah pelanggaran Pemilu dengan tenang, efektif, dan profesional,” tuturnya.
Namun yang paling penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional pasca Pemilu 2019, AS Hikam meminta dengan tegas siapapun bangsa Indonesia tidak membagikan informasi apapun yang justru berindikasi mendistorsi informasi itu sendiri karena ketidakjelasan
sumber informasinya.
“Yang paling mudah antara lain adalah dengan tidak menyebarluaskan dan mendistorsi informasi yang masih belum jelas akurasi dan validitasnya,” tegas Hikam.
Kemudian terkait dengan narasi apokaliptik. Bagi AS Hikam, narasi yang memiliki indikasi makna ke sana justru akan membahayakan proses pemilu di Indonesia sendiri.
“Khususnya, kita usahakan mencermati sumber-sumber dan konten-konten berita yang sarat deng narasi ‘apokaliptik’. Misalnya ide menggerakkan ‘people power’. Ide mendorong dilakukannya Pemilu ulang dan sebagainya,” pungkasnya.
“Hemat saya narasi-narasi apokaliptik seperti itu adalah bagian integral dari upaya sistematis untuk mendelegitimasi Pemilu dan hasil-hasilnya,” tambah Hikam.
Terakhir, AS Hikam menyerukan agar semua kalangan tetap menjaga demokrasi tetap berjalan dan menentang semua upaya untuk mendelegitimasi pemilu dengan cara apapun.
“Pada akhirnya demokrasi kita harus dipertahankan dan dilestarikan secara bersama-sama dan total. Karena itu, jaga atau proteksi Pemilu 2019 dari setiap usaha delegitimasi atasnya. Jangan berikan kepuasan (satisfaction) kepada kekuatan-kekuatan sinis yang selalu mencoba menghancurkannya,” tutupnya.
[RED]
