Inisiatifnews – Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengingatkan masyarakat waspada dengan berbagai ajaran agama yang keliru. Ajaran agama yang keliru ini membawa virus radikalisme, terorisme dan sejenisnya. Ajaran agama yang menyimpang ini salah satunya masuk lewat internet.
Karenanya, masyarakat harus belajar agama dari lembaga, institusi, dan pemuka agama yang tidak diragukan lagi NKRI dan Pancasila-nya seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
“Munculnya ajaran agama yang keliru ini melahirkan radikalisme, terorisme. Kalau Islam, ada NU, ada Muhammadiyah. Jangan belajar agama dari internet, biasanya menyesatkan. Karenanya, MPR terus sosialisasikan Pancasila, UUD 46, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak nunggu ada bom, kita sudah antisipasi duluan, jangan sampai ada yang terpapar radikalisme dan paham terorisme,” ungkap Wakil Ketua MPR Mahyudin saat sosialisasi Empat Pilar di Gedung Pertemuan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (11/03/2019).
Diingatkan Mahyudin, paham keliru ini juga membawa serta agenda yang merongrong NKRI, yakni bentuk negara yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama para founding fathers. Misalnya saja yang baru dibubarkan oleh pemerintah yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung sistem khilafah. Ini jelas tidak sesuai dengan NKRI dan Pancasila. Padahal, dulu Kiai dan Ulama dan para pendiri bangsa telah bersepakat mendirikan negara dengan berdasarkan Pancasila.
“Kiai, Ulama sampai sholat malam untuk menentukan ini, Pancasila. Bukan negara Islam, tapi negara kesepakatan yang berasan Ketuhanan. Dulu ada garis keras kanan, DI TII, Kahar Muzakar, Kartosoewirjo, juga garis kiri PKI Madiun 48 dan 65. Semua gagal. Siapa yang ingin mengganti ideologi bangsa, harus dilawan. Kita juga menolak paham anti Tuhan atau atheisme,” urainya.
Selain radikalisme agama, lanjut Mahyudin, ada hal yang juga patut diwaspadai, yakni fanatisme kedaerahan. Ada beberapa daerah muncul gerakan separatis seperti GAM di Aceh dan Papua dengan OPM-nya.
Persoalan ini terjadi karena disparitas dan kue pembangunan yang tidak merata. Sumber daya alamnya diambil, tapi daerahnya tidak dibangun. “Tapi Alhamdulillah, Aceh sudah selesai. Papua sudah ada otonomi khusus. Dulu semen di Papua, satu sak Rp 4 juta, bensin Rp 500 ribu, busung lapar dan gizi buruk. Setelah ada otonomi khusus, sekarang sudah selesai. Yang ada sekarang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Yang mengacau keamanan ini,” katanya.
Kemudian, tambah Mahyudin, politik Sara dan kurangnya pemahaman kebhinnekaan. Dalam gelaran pemilu, dari mulai Bupati, Gubernur, hingga Pilpres, politik Sara marak digunakan. Namun, dia percaya, kedua capres-cawapres saat ini tidak menggunakan politik Sara. Bukan pula timnya. Tapi ada pihak ketiga yang ingin mengadu domba.
Selain itu, soal darurat korupsi, hampir semua pejabat dan lembaga negara, terlibat praktek haram ini dari mulai Menteri, Gurbernur, Bupati, Walikota dll. “Ini tantangan kita. Ini karena money politic, karena ekonomi dan pendidikan yang masih rendah. Kalau money politic ya buntutnya ditangkap KPK. Apa hubungannya? Kalau ngasih uang, nyogok, ini artinya tak punya integritas. Kalau dia terpilih, dia pasti tidak menolak kalau disogok fee proyek untuk bayar hutang kampanye,” urainya.
Kemudian, hal lain yang mengancam NKRI adalah tidak jalannya penegakan hukum. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tetapi ini mulai berkurang. KPK sudah berani menangkap Menteri hingga Ketua DPR. Yang terakhir adalah globalisasi. Saat ini dunia seolah tanpa batas. Internet masuk ke desa-desa. Semua orang punya smart phone. “Ini tantangan kita, gotong-royong mulai mengikis menjadi individualiseme. Jati diri dan nilai-nilai luhur mulai menghilang,” pungkasnya. (MFQ)
