BPIP: Pancasila Kudu Diajarin dari PAUD Sampai Perguruan Tinggi

Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Romo Antonius Benny Susetyo.

Inisitaifnews – Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo mengungkapkan, pihaknya sudah merumuskan garis haluan kebijakan Pancasila. Harapannya, pendidikan Pancasila diarusutamakan sejak anak usia dini. 

“BPIP akan menyediakan bahan untuk mengarus utama Pancasila tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Itu sebabnya dibutuhkan sinergi BPIP dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar Pancasila ini bisa masuk dalam mata pelajaran wajib,” kata Romo Benny di sela sela Konferensi Nasional Komunikasi Humanis (KNKH) 2019 yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Tarumanagara (Untar) di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Bacaan Lainnya

Rohaniawan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) ini menegaskan, Pancasila harus jadi mata pelajaran wajib. Sebab, di tengah perkembangan teknologi, muncul persoalan dehumanisasi. Manusia kehilangan rasa kemanusiaannya. Menjadi lebih egois dan menang sendiri.

Teknologi yang seharusnya menjadi alat pemersatu dan mempermudah manusia, malah menjadi alat untuk pemecah belah dan menghancurkan kemanusiaan. Karenanya, tantangan ke depan adalah membangun komunikasi yang humanis.

“Membangun ruang-ruang dialog, ruang perjumpaan anak-anak bangsa yang berbeda-beda keyakinan, strata sosial, budaya dan lainnya maka kemanusiaan akan makin ditingkatkan melalui solidaritas, kebersamaan dan gotong royong,” urai Romo Benny.

Sementara itu, Rektor Untar Prof Agustinus Purna Irawan mendukung upaya BPIP mengembalikan Pancasila sebagai mata pelajatan wajib dari mulai PAUD hingga perguruan tinggi. Dia ingin, cara penyajiannya lebih kekinian dan tidak teoritis. Supaya siswa dan mahasiswa langsung dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila. Bukan sekadar menghafal sila-silanya.

“Salah satu contoh pengamalan Pancasila adalah komunikasi humanis. Para pejabat, tokoh nasional, publik figur yang sering tampil di TV harus memberi contoh berkomunikasi humanis yang benar. Bukan mengajarkan komunikasi perpecahan,” sarannya.

Foto : Istimewa

Selain itu, tokoh dan publim fogur harus mampu membahasakan Pancasila dengan bahasa yang mudah. Sehingga gampanv dicerna masyarakat awam. “Masyarakat awam akan berpikir kok para tokoh nasional kita kerjanya berantem melulu ya. Padahal aslinya belum tentu seperti itu. Di sinilah nilai-nilai Pancasila membangun komunikasi berperan penting,” tegasnya.

Dekan Fikom Untar Riris Loisa menambahkan, informasi yang kini dnegan mudah beredar, nyaris tanpa batas ruang dan waktu. Kecepatan arus informasi ini menyebabkan kehidupan masyarakat bertambah dinamis. Namun, hal itu membawa berbagai persoalan baru. Yakni ladang subur bagi tumbuhnya beragam informasi menyimpang alias berita bohong atau hoaks. “Di sini kami mengembangkan pendidikan tinggi bidang komunikasi didasari nilai humanis, entrepreneurship, profesionalisme dan integritas,” tambahnya. (INI)

Temukan kami di Google News.