Rekonsiliasi Jadi Jaminan Kepulangan Rizieq Shihab Tak Relevan

Inisiatifnews – Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga menilai bahwa wacana eks jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak yang mengharapkan jaminan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Shihab dalam agenda rekonsiliasi nasional Jokowi-Prabowo sangat tidak relevan sama sekali.

Bahkan ia menyebutkan jika agenda rekonsiliasi yang melibatkan isu pemulangan Rizieq ke Indonesia dari Arab Saudi dinilai tidak memiliki konteks apapun.

“Saya tidak setuju kriminalisasi Habib Rizieq. Tapi menukar guling (rekonsiliasi) dengan Rizieq Shihab tidak relevan. Apa konteksnya?,” kata Andi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (7/7/2019).

Justru Andi menduga apa yang diwacanakan Dahnil tersebut hanyalah persoalan hubungan personal Dahnil sendiri. Karena lagi-lagi menurutnya, melibatkan upaya pemulangan Rizieq ke Indonesia melalui jalur rekonsiliasi nasional tidak memiliki kaitan apapyn terhadap kondisi politik di dalam negeri.

“Tapi kalau ada kepentingan Dahnil karena punya kepentingan personal, gue nggak ngerti, memasukkan hubungan personal dalam rekonsiliasi ini gue nggak ngerti,” tuturnya.

Karena kealpaan korelasi antara pemulangan Rizieq dengan rekonsiliasi nasional antara Jokowi dengan Prabowo tersebut, Andi pun mengharapkan agar siapapun dapat menggunakan akal sehatnya. Karena menurutnya pula rekonsiliasi lebih ditekankan kepada bagaimana mengembalikan suasana batin yang terpolarisasi pasca pertarungan Pemilu 2019.

“Kita pakai akal sehat saja. Karena rekonsiliasi itu yang dimaksudkan itu kan batin kita,” ujar Andi.

Lebih lanjut, Andi pun berharap agar rekonsiliasi yang akan terjadi terhadap dua belah pihak yang bertarung dalam Pilpres 2019 tersebut hanya sebatas untuk mendinginkan suasana saja, bukan lebih ditekankan kepada urusan politik transaksional termasuk bagi-bagi kursi menteri di kabinet Jokowi-Maruf nanti.

Ia berharap agar partai-partai yang berseberangan sikap politik dengan Jokowi-Maruf di Pilpres 2019 tetap berada di baris oposisi sebagai partai penyeimbang dan kritik terhadap pemerintahan Jokowi periode kedua itu.

“Kritik dalam keniscayaan sebagai politik harus ada. Kalau Pak Jokowi tidak ada yang kritik, kacau juga itu, itu orang merasa paling hebat kalau tidak ada yang kritik,” tegasnya.

Tidak hanya Andi Sinulingga dari Golkar saja yang memiliki pandangan tersebut. Bahkan sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan Zuhairi Misrawi atau Gus Mis menilai aneh jika upaya rekonsiliasi setelah Pilpres 2019 dikaitkan dengan pemberian jaminan kepulangan bagi Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Dia mengatakan Rizieq bisa pulang kapan saja tanpa harus melakukan manuver untuk menggiring paradigma lain di kalangan masyarakat dengan wacana tertentu.

“Jadi aneh saja kalau dalam rekonsiliasi itu ada poin tentang Habib Rizieq,” tutur Gus Mis usai menghadiri diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (6/7).

Gus Mis menjelaskan bahwa saat ini Rizieq sudah tidak memiliki kasus hukum di Indonesia. Karenanya, Rizieq sudah bisa pulang ke Indonesia kapan pun dia mau.

Sebelumnya, kepolisian sudah menerbitkan surat pemberhentian penyidikan perkara (SP3) untuk dua kasus yang menjerat Rizieq. SP3 diterbitkan pada 2018 lalu.

Kasus pertama yakni dugaan penistaan Pancasila yang ditangani Polda Jabar. Kasus kedua yaitu dugaan chat mesum antara Rizieq dengan Firza Husein yang ditangani Mabes Polri.

“Toh sekarang kan semuanya sudah tidak ada masalah. Habib Rizieq bisa kembali kapan saja,” ujar Gus Mis.

Gus Mis lalu menegaskan bahwa rekonsiliasi harus dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Bukan perorangan semata.

[REL]