Mahfud MD: Sidang MPR 9 Desember Tidak Sah jika Sampai 19 November Presiden Belum Beri 2 Nama

(ilustrasi) Pakar hukum tata negara, Mahfud MD. Foto: Wahyu Suryana
(ilustrasi) Pakar hukum tata negara, Mahfud MD. Foto: Wahyu Suryana

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengingatkan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI soal potensi tidak sahnya sidang pada 9 Desember 2026 nanti. Hal itu bisa terjadi jika Presiden masih belum memberikan 2 nama pengganti Wapres Gibran.

“Kpd Yth, Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran, maka MPR mungkin tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” kata Mahfud lewat akun X @mohmahfudmd, Jumat (20/11/2026).

Alasannya, Mahfud menerangkan, sesuai UUD 1945 pengajuan calon pengganti wapres dilakukan 14 hari sebelum Sidang MPR. Ternyata, ia mengungkapkan, dalam UU MD3 di Tata Tertib MPR ditegaskan yang dimaksud adalah hari kerja, bukan hari kalender.

“Oleh sebab itu, Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima 2 nama calon wapres baru dari presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” ujar Mahfud.

Mahfud menyampaikan, jika Presiden Prabowo baru menyerahkan 2 nama calon pengganti wapres itu pada Jumat 20 November 2026, maka Sidang MPR harus ditunda menjadi 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dan dihitung mundur dalam 14 hari kerja.

Sehingga, lanjut Mahfud, jika Presiden Prabowo baru menyampaikan nama begitu pulang dari China, maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahan. Ia menilai, pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja tersebut lebih aman.

Hal itu dikarenakan Sidang MPR bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR sendiri. Yang penting, Mahfud menekankan, 14 hari kerja itu masih dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran mundur.

“Ini terlihat sepele, tapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Sidang Paripurna MPR RI untuk pengisian kekosongan wakil presiden, termasuk pemilihan, pengesahan, dan pelantikan disepakati digelar pada Rabu 9 Desember 2026. Jadwal mundur satu pekan dari jadwal semula 2 Desember 2026.

Keputusan penjadwalan ulang ini diambil dalam Rapat Gabungan Pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi dan DPD pada Senin 16 November 2026. Yaitu, setelah menerima surat tanggapan dari Presiden Prabowo atas surat MPR tertanggal 13 November 2026. (WS05)

Temukan kami di Google News.