Konsistensi Penegakan Hukum Penting Perbaiki Kredibilitas Kebijakan Ekonomi Indonesia

Ekonom, Halim Alamsyah, dalam program Bicara Ekonomi Politik (B.E.P) di YouTube Terus Terang Media, Rabu (18/11/2026). Foto: Wahyu Suryana
Ekonom, Halim Alamsyah, dalam program Bicara Ekonomi Politik (B.E.P) di YouTube Terus Terang Media, Rabu (18/11/2026). Foto: Wahyu Suryana

Ekonom senior, Halim Alamsyah, mendorong pemerintah Indonesia terus memperbaiki kredibilitas kebijakan ekonomi. Ia menekankan, itu penting dilakukan walau beberapa waktu terakhir tidak banyak gejolak, kecuali di pasar modal dan kepada nilai tukar.

“Kalau menurut saya ini diisolir dulu. Artinya, jangan sampai kebijakan moneter itu berubah stand-nya, mereka tetap harus menjaga kestabilan,” kata Halim kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program B.E.P di YouTube Terus Terang Media, Rabu (18/11/2026).

Ia menekankan, kebijakan fiskal bisa memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus tetap berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI). Hal itu perlu agar langkah-langkah mereka tidak mengganggu stabilitas di sektor keuangan.

Kemudian, ia menyarankan, pemerintah perlu mengisolasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di pasar modal. Halim memahami, permasalahan modal memang tidak memberikan pengaruh begitu besar ke Indonesia karena pemainnya terbilang terbatas.

Namun, Halim menegaskan, itu semua kini menjadi uji ketahanan dan uji kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia. Karenanya, ia berharap, itu bisa diselesaikan dulu dengan baik baik oleh OJK, BI, dan didukung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Jangan ragu-ragu, karena dari sekian banyak yang telah dilaksanakan hampir semua dilakukan kok. Free float sudah mengarah ke 15 persen, diberikan waktu 1 atau 2 tahun tergantung ukuran perusahaannya, lalu sekarang sudah diterbitkan informasi tentang saham-saham yang dinilai terkonsentrasi tinggi, bahkan ada yang 97 persen,” ujar Halim.

Bahkan, Halim berpendapat, lembaga-lembaga seperti MSCI mungkin masih ingin melihat apakah langkah-langkah itu diikuti dengan konsistensi penegakan hukum. Walau memang menjadi kewenangan OJK, tentu perlu ada dukungan politik, terutama dari pemerintah.

“Mungkin MSCI ingin melihat apakah diikuti dengan penegakan hukum tidak, ini tentu saja wilayah OJK, tapi perlu ada backup politik, terutama dari pemerintah. Kalau benar-benar serius, ini tolong diisolasi supaya bisa betul-betul dianggap selesai,” kata Halim.

Setelah itu, Halim menyampaikan, baru kita bisa melihat program-program ekonomi apa saja yang perlu mendapat prioritas dari pemerintah. Ia melihat, perlu hat-hati jika mengingat risiko gejolak ekonomi dunia yang tidak membuat kita punya cukup ruang.

“Kebijakan fiskal bisa dilakukan, tapi tentukan sesuai dengan kapasitas kita, saya melihatnya seperti itu. Kalau ini bisa dilakukan, saya yakin kredibilitas kebijakan Indonesia itu akan membaik,” ujar Halim.

Tentu, lanjut Halim, pasar masih berhitung karena ada masalah situasi politik yang belum terlalu jelas. Termasuk, belum adanya nama-nama yang pasti yang akan diajukan Presiden Prabowo sebagai cawapres, pasca mundurnya Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Meski begitu, ia melihat, beberapa hari terakhir pasar cenderung memberikan reaksi yang cukup positif melihat situasi politik terkini. Namun, Halim meyakini, semua bisa terlihat jelas jika situasi politik jelas, termasuk soal pengganti Wapres.

“Kita tunggulah siapa wapresnya, bagaimana nanti istilahnya itu pasar menerima,” kata Halim. (WS05)

Temukan kami di Google News.