Pola Relasi Belum Jelas, Komunikasi Manajer-Pengurus KDKMP Tuai Kekhawatiran

Dosen FEB UI, Dewi Meisari Haryanti, dalam program Pojok Keramat di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (09/07/2026). Foto: Wahyu Suryana
Dosen FEB UI, Dewi Meisari Haryanti, dalam program Pojok Keramat di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (09/07/2026). Foto: Wahyu Suryana

Dosen FEB UI yang mengajar mata kuliah koperasi, Dewi Meisari Haryanti, menyoroti posisi calon manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebab, nantinya mereka akan mendatangi daerah sekaligus memimpin orang-orang yang tidak dikenal.

“Di sini letak yang lebih kritis lagi karena hubungan antara manajer ini kan nanti orang luar nih. Misalnya, kamu di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan ditaruh manajer entah siapa, kamu baru kenal,” kata Dewi kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Pojok Keramat di YouTube Terus Terang Media, Kamis (09/07/2026).

Maka itu, ia menekankan, pelatihan kepada calon manajer KDKMP memiliki posisi yang sangat vital. Sayangnya, Dewi berpendapat, sejauh ini kurikulum yang dipakai oleh pemerintah untuk melatih calon manajer KDKMP itu belum jelas, bahkan belum dibuka.

“Investasi pemerintah untuk melatih pengurus ini menurut saya ini di sini letak titik kritisnya, karena upaya untuk melatih serius pengurus ini saya melihat belum ada upaya yang terstruktur gitu. Harus ada kurikulumnya karena kalau tidak nanti ini saya takutnya roaming ini dua orang ini bicara, mengerti tidak,” ujar Dewi.

Bisa dibayangkan KDKMP ini akan diurus mereka yang sudah dilatih macam-macam dan isi pikirannya bisa terbentur kemauan orang pendatang. Sementara, pendatang ini merupakan orang yang sudah dilatih dari pusat dengan sudut pandang yang berbeda.

Padahal, ia menekankan, kurikulum seharusnya disusun secara baik, termasuk soal investasi berskala yang sejauh ini belum terstruktur, sistematis, dan masif. Apalagi, sudah ada 80.000 KDKMP yang pengurusnya rata-rata lima orang per KDKMP.

“Artinya, kan per KDKMP minimal ada 5 orang, kadang-kadang ada yang pengurusnya lebih dari 3 orang, taruhlah 5 rata-rata dikali 80.000, ini kan 400.000 orang yang seharusnya dibekali pengetahuan yang cukup, sehingga nanti dia bisa berinteraksi dengan produktif, dengan manajer yang 2 tahun nanti dititipkan ke mereka. Nanti, kontraknya si manajer KDKMP itu sebagai pegawai kontraknya Agrinas,” kata Dewi.

Dari pengalaman melatih pengurus-pengurus koperasi, Dewi mengungkapkan, kebanyakan KDKMP yang ada belum bisa menggaji pengurusnya sendiri. Kemudian, nanti akan datang manajer yang digaji langsung oleh Agrinas yang bisa saja menimbulkan kecemburuan.

Belum lagi jika calon manajer yang datang tampaknya masih berusia muda dan secara bisnis akan memimpin mereka. Dewi menyarankan, kondisi itu bisa sesegera mungkin diantisipasi sebelum menimbulkan permasalahan baru ketika KDKMP sudah berjalan.

“Enak saja nih anak muda, saya yang sudah capek-capek mendorong, ada uang saya di sini tiba-tiba enak banget dia. Mungkin bakal dibully sama pengurus, disuruh-suruh tugas yang mungkin di luar tupoksinya. Saya khawatir, ada komunikasi organisasi yang tidak jalan di sana, risiko itu, karena di dunia kesehatan itu saja antara anak baru sama lama kan dibully terjadi, saya melihat ada risiko itu,” ujar Dewi.

Dewi menambahkan, situasi seperti itu seharusnya sudah masuk semacam dokumen risiko dan mitigasi, terjadinya komunikasi organisasi yang tidak sejalan. Terutama, antara pengurus yang memang organik dari koperasi, warga lokal, dengan manajer pendatang.

Selain itu, Dewi menyampaikan, manajer yang datang ini tentu tidak begitu mengenal kondisi lingkungan sekitar. Yang mana, merupakan modal penting untuk menjalankan bisnis dan bisa jadi bencana ketika manajer ini tidak memahami kebutuhan sekitar.

“Dan yang membingungkan itu nanti pola relasinya ini bos sama anak buah, supervisor sama pegawai, karena ini dari Agrinas, ini tuh pegawainya Agrinas, saya bukan anak buah kamu juga, tapi ni ada working culture. Nah, hal-hal seperti itu yang kita tahu sebenarnya itu duri dalam daging sebetulnya. Ini risiko ini nih yang harus menurut saya sepertinya belum terdeteksi secara jelas oleh pemerintah,” kata Dewi. (WS05)

Temukan kami di Google News.