Islah Bahrawi: Civil Supremacy Over Military Itu Amanat Reformasi

Tokoh Madura, Islah Bahrawi mengatakan, teror yang menimpa aktivis seperti apa yang dialami Andrie Yunus merupakan satu pukulan telak bagi seluruh bangsa. Terutama, ketika kita sedang semangat mengembalikan marwah demokrasi dalam kenegaraan kita.

Ia menyebut, teror-teror seperti yang diterima Andrie Yunus dilakukan oleh para pengecut atau penakut. Sebab, Islah menekankan, dilakukan karena menghadapi kritik-kritik yang dilakukan masyarakat sipil, dan itu mendominasi ruang demokrasi kita.

“Amanat reformasi kita mengembalikan kekuasaan ini terhadap rakyat sipil, civil supremacy over military itu cita-cita reformasi. Kita harus mengembalikan marwah tentara sebagai pasukan pertahanan kita yang profesional, pasukan-pasukan kepolisian yang kembali terhadap tugas, fungsi yang utama dari mereka sebagai pengemban keamanan negara,” kata Islah kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Berani di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (01/04/2026).

Ia menyampaikan, teror-teror kepada aktivis seperti kejadian penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus berlawanan dengan amanat reformasi. Sebab, aktivis seperti Andrie Yunus berani menyuarakan pemberdayaan sipil dan menolak pelanggaran HAM.

Padahal, ia mengingatkan, negara ini harus dikuasai sepenuhnya oleh masyarakat sipil demi tujuan-tujuan pemberdayaan sipil. Tidak boleh lagi tunduk ke kekuatan-kekuatan yang lebih mengandalkan intimidasi atau intervensi suara-suara sipil.

“Tidak boleh lagi atas nama penegakan hukum, tindakan-tindakan koersif diserangkan dan dilakukan kepada masyarakat sipil. Andrie Yunus adalah kita semua. Belum lagi kita bicara tentang berbagai teror sebelum-sebelumnya yang kemungkinan dilakukan orang yang sama. Ini adalah tindakan-tindakan brutal yang sebenarnya membahayakan terhadap eksistensi pemerintahan ini. Kita tahu semua bahwa tindakan-tindakan seperti ini saya meyakini juga tidak diinginkan oleh Pak Prabowo,” ujar Islah.

Islah merasa, ini merupakan tindakan bunuh diri yang hanya mempermalukan entitas kepresidenan kita. Ia meyakini, Presiden Prabowo tidak menghendaki aksi teror terhadap aktivis-aktivis sipil ini atau kriminalisasi yang menimpa Amsal Sitepu.

Selain itu, ada teror-teror yang menimpa HMI Sumatera Utara, HMI Jawa Barat, dan tempat-tempat lain. Mereka berusaha ditakuti dan dibunuh nilai-nilai keberaniannya, nilai-nilai idealismenya, dan negara harus hadir untuk mengungkap kasus-kasus itu.

“Kita ingin siapapun pelakunya meski dia tentara aktif, semua harus dihadirkan ke ruang publik bahwa mereka adalah penjahat bagi demokrasi di negara ini. Oleh karena itu, banyak suara yang menginginkan, di luar kontroversi mereka ini harus diadili di peradilan umum sama seperti ketika orang-orang sipil melakukan pelanggaran-pelanggaran pidana, mereka harus dibawa ke dalam ranah itu supaya semua terbuka,” kata Islah.

Ia meyakini, pelaku penyiraman air keras itu tidak hanya empat orang seperti yang diungkap BAIS TNI karena tentara di seluruh dunia selalu tunduk kepada komando atasan. Artinya, ada atasan dan atasan yang komandonya sudah pasti harus dipatuhi.

Maka itu, semua informasi tentang Mens Rea maupun Actus Reus dari kasus ini harus dibuka ke publik. Menurut Islah, Indonesia yang hari ini sedang dalam ambang batas kehancuran ekonomi maupun politik bisa mawas diri dengan kejadian yang seperti ini.

“Karena, tidak menutup kemungkinan teror-teror ini hanya membangun ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, ketidakpercayaan publik terhadap militer. Jangan sampai upaya-upaya pengepungan tentara kita terhadap negaranya sendiri, upaya-upaya koersif maupun intimidatif terhadap rakyat ini menjadikan trigger perlawanan rakyat terhadap pemerintahnya sendiri. Ini kita tidak ingin,” ujar Islah. (WS05)