Indeks Persepsi Korupsi Jatuh, Risiko Berbisnis di Indonesia Jadi Sorotan

Sekjen Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko mengungkapkan, skor persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan signifikan dari 37 di 2024 ke 34 di 2025. Ia menekankan, penurunan banyak terjadi dari perspektif bisnis.

“Seperti Bertelsman Foundation Transformation Index itu, itu turun 9 poin ya. Lalu, Economist IU itu turun 1 poin, Economist Intelligent Union, ini yang ekonomis ini terkenal dengan demokrasi,” kata Danang kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (10/02/2026).

Untuk Global Insight, ia menerangkan, angkanya stabil karena survey dilakukan pada 2024. Kemudian, angka yang diberikan IMD World Competitiveness yang berbasis di Swiss dan memang memiliki perspektif bisnis mengalami penurunan yang begitu jauh.

“Jadi, mereka memandang risiko berbisnis di Indonesia sepertinya meningkat. Terus, PERC itu ya, Political Economy Risk itu konsultan yang berbasis di Hongkong. PRS itu konsultan yang berbasis di Amerika, skornya masih sama gitu ya,” ujar Danang.

Ia menjelaskan, ada beberapa sumber yang angkanya mengalami kenaikan kecil seperti Variety of Democracy dan World Justice Project. Tapi, Danang menyampaikan, kenaikan yang kecil-kecil itu tidak menolong jatuhnya skor persepsi korupsi untuk Indonesia.

Bagi Danang, skor itu memang menjadi ironi tersendiri karena sebenarnya dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo ada banyak penangkapan dan penyitaan aset dari kasus-kasus korupsi. Bahkan, ada tren jumpa pers aparat bersama uang-uang sitaan.

“Kita masih ingat itu selalu ada fotonya penegak hukum dengan tumpukan uang yang jumlah besar, beberapa kali jumpa pers dengan memamerkan banyak uang jadi berita yang luar biasa dalam penegakan hukum kasus korupsi ternyata tidak berkorelasi dengan, tidak terkait dengan membaiknya Indeks Persepsi Korupsi,” kata Danang.

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD melihat, penurunan skor menunjukkan komitmen yang ditunjukkan lewat slogan-slogan atau janji-janji kurang kuat di lapangan. Terutama, jika melihat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun lalu.

Padahal, ia merasa, komitmen yang kerap disampaikan Presiden Prabowo setiap pidato selalu saja mendorong aparat penegak hukum yang berada di bawahnya agar senantiasa kejar korupsi. Tapi, Mahfud berpendapat, substansinya masih berbeda dengan fakta.

“Sehingga, korupsi ya tetap banyak di mana-mana, terkesan pilih kasus misalnya. Ya kan banyak yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan penuh hormat sudah melakukan banyak, tapi juga menjadi problem di dalam membangun persepsi tentang korupsi,” ujar Mahfud. (WS05)